Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
1,6 Juta ASN Akan Dipecat, Tjahjo Sebut Tak Ada Hubungannya dengan Corona
Pemerintahan
15 jam yang lalu
1,6 Juta ASN Akan Dipecat, Tjahjo Sebut Tak Ada Hubungannya dengan Corona
2
RUU HIP Bergejolak, PDIP Copot Rieke Diah dari Pimpinan Baleg DPR RI
Politik
16 jam yang lalu
RUU HIP Bergejolak, PDIP Copot Rieke Diah dari Pimpinan Baleg DPR RI
3
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Dikebut, Lukman Edy Mengaku Siap Laksanakan Perintah Presiden
Pemerintahan
19 jam yang lalu
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Dikebut, Lukman Edy Mengaku Siap Laksanakan Perintah Presiden
4
Guru Besar UGM Sebut Nadiem Lebih Cocok jadi Dirjen Ketimbang Menteri
Pendidikan
16 jam yang lalu
Guru Besar UGM Sebut Nadiem Lebih Cocok jadi Dirjen Ketimbang Menteri
5
Mantan Pemred Tempo Angkat Bicara Soal Isu Terima Duit KKP
Pemerintahan
19 jam yang lalu
Mantan Pemred Tempo Angkat Bicara Soal Isu Terima Duit KKP
6
Gus Jazil Apresiasi Kebijakan Kemenag dalam Penanggulangan Covid-19 di Madrasah
Politik
18 jam yang lalu
Gus Jazil Apresiasi Kebijakan Kemenag dalam Penanggulangan Covid-19 di Madrasah
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

KPK Temukan Masalah Kartu Prakerja, Istana Suruh Tanya Menko Perekonomian

KPK Temukan Masalah Kartu Prakerja, Istana Suruh Tanya Menko Perekonomian
Kemenko Perekonomian Airlangga Hartato. (Istimewa)
Jum'at, 19 Juni 2020 18:39 WIB
JAKARTA - Pihak Istana Kepresidenan enggan mengomentari temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sejumlah masalah dalam program Kartu Prakerja. Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono meminta temuan KPK tersebut ditanyakan langsung kepada Kementerian Koordinator bidang Perekonomian atau Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja.

"Untuk isu Kartu Prakerja jangan ke saya. Langsung ke Kemenko Perekonomian saja, atau ke direktur programnya langsung," kata Dini, Jumat (19/6/2020).

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman juga enggan menanggapi temuan KPK atas program yang dijanjikan Presiden Jokowi pada masa kampanye Pilpres 2019. Ia beralasan permasalahan itu terlalu teknis, sehingga meminta wartawan bertanya langsung ke PMO Kartu Prakerja.

"Problemnya sudah sangat teknis, terkait kementerian/lembaga terkait, mohon untuk Kartu Prakerja ke Ibu Denni Purbasari, Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan kajian atas program Kartu Prakerja dan menemukan sejumlah permasalahan pada empat aspek.

Aspek pertama yang mendapat sorotan yakni proses pendaftaran. Ada 1,7 juta pekerja terdampak (whitelist) sesuai data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, faktanya, hanya sebagian kecil dari whitelist tersebut yang mendaftar secara daring, yaitu 143.000 orang.

"Sedangkan sebagian besar peserta yang mendaftar untuk tiga gelombang yaitu sebesar 9,4 juta pendaftar, bukanlah target yang disasar oleh program ini," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kamis (18/6/2020).

Kedua, KPK menemukan kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam hal ini, KPK mendorong agar pemerintah meminta legal opinion kepada Kejaksaan Agung tentang kerja sama delapan platform digital dalam program Kartu Prakerja, termasuk penyediaan barang dan jasa pemerintah atau bukan.

Ketiga, KPK juga menilai, kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. Alex menyebut hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan yang memenuhi syarat, baik materi maupun penyampaian secara daring. Keempat, KPK menilai metode pelaksanaan program pelatihan secara daring rawan jadi fiktif, tidak efektif, dan dapat merugikan keuangan negara.

"Karena metode pelatihannya hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme pengendalian atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta," ujar Alex.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Kompas.com
Kategori:Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww