Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dapat Gelar Doktor, Gus Jazil Minta Menteri Halim Terus Perjuangkan Masyarakat Desa
Politik
8 jam yang lalu
Dapat Gelar Doktor, Gus Jazil Minta Menteri Halim Terus Perjuangkan Masyarakat Desa
2
Skandal Jiwasraya, Bamsoet Desak OJK Dibubarkan
MPR RI
12 jam yang lalu
Skandal Jiwasraya, Bamsoet Desak OJK Dibubarkan
3
Terdampak Pandemi, Pimpinan MPR Desak Pemerintah Cairkan Anggaran untuk Pesantren
Pendidikan
12 jam yang lalu
Terdampak Pandemi, Pimpinan MPR Desak Pemerintah Cairkan Anggaran untuk Pesantren
4
Dukung Startup Buatan Budak Melayu, Gubernur Syamsuar Resmi Launching JualBuy.com
Ekonomi
9 jam yang lalu
Dukung Startup Buatan Budak Melayu, Gubernur Syamsuar Resmi Launching JualBuy.com
5
Ridho Manfaatkan Waktu Berbagi Ilmu dengan SSB di Pekalongan
Sepakbola
9 jam yang lalu
Ridho Manfaatkan Waktu Berbagi Ilmu dengan SSB di Pekalongan
6
Andri Muladi Siap Penuhi Panggilan Borneo FC
Sepakbola
10 jam yang lalu
Andri Muladi Siap Penuhi Panggilan Borneo FC
Home  /  Berita  /  Politik

Hindari Pemilu Curang, Waketum Gelora Tantang Mendagri Buat e-KTP Single Identity Number

Hindari Pemilu Curang, Waketum Gelora Tantang Mendagri Buat e-KTP Single Identity Number
Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. (Istimewa)
Minggu, 21 Juni 2020 18:59 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, Fahri Hamzah menantang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membuat kartu tanda penduduk eletronik (e-KTP) sebagai single identity number bagi warga negara Indonesia.

Karena diyakininya kalau singgle identity number adalah solusi dari masalah data pemilih yang amburadul.

"Apalagi, salah satu indikasi terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu karena Pemerintah tidak memiliki data penduduk yang pasti. Makanya, berani enggak menyelesaikan itu (masalah data pemilih)," kata Fahri Hamzah dalam diskusi virtual Nagara Istitut bertema 'Mengapa Kita Butuh Kepala Daerah', Sabtu (20/6/2020) kemarin.

Menurut Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia itu, beresnya masalah data kependudukan bisa mengurangi celah kecurangan di Pilkada, sehingga tidak ada lagi yang selalu meributkan data kependudukan, khususnya jelang pemilu.

"Umumkan setiap warga negara sekarang punya satu identitas, nanti Dukcapil dan KPU punya satu data , ini enggak sampai mau nyoblos, Dukcapil dan KPU masih berantem, soal ini pemilihnya siapa, berapa banyak, sementara partai-partai protes, banyak pemilih yang lahir ‘zaman Majapahit’ orangnya masih nyoblos. Banyak orang yang baru 2 tahun umurnya sudah nyoblos," ucap Fahri.

Fahri menambahkan, jika Mendagri tak kunjung menyelesaikan pendataan penduduk secara digital, maka kecurangan Pilkada akan terus terjadi.

"Ini bagaimana kita mau selesaikan? Menurut saya ini tidak ada itikad mau selesaikan. Kita ini mau terus ada kecurangan, kita ini mau terus ada permainan, itu yang saya khawatir, Pak. Berani enggak kita menyelesaikan ini? ," tukas Fahri.

Selain itu, Fahri mengatakan pemerintah juga perlu membuat sistem pemilihan yang antikorupsi. Dengan demikian, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memajukan daerahnya.

"Kita harus mendesain sisitem pemilihan yang sejak awal itu antikorupsi, yang sejak awal itu membuat orang yang punya pikiran yang dapat tempat, bukan orang yang punya uang, bukan orang yang punya kedudukan," pungkasnya.

Selain Fahri, diskusi diikuti oleh Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Calon Gubernur Kalsel Denny Idrayana, Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin.

Kemudian, Sekjen PPP Arsul Sani, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia, dan Sosiolog Imam Prasodjo. Adapun moderator diskusi ialah Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal.***


wwwwww