Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Isu Penanggulangan Covid-19 untuk Redam Potensi Konflik di Pilkada
Pemerintahan
13 jam yang lalu
Isu Penanggulangan Covid-19 untuk Redam Potensi Konflik di Pilkada
2
DPR Fokus Awasi Dana Penanggulangan Pandemi Covid-19
DPR RI
14 jam yang lalu
DPR Fokus Awasi Dana Penanggulangan Pandemi Covid-19
3
PJJ Belum Bisa Diterapkan di Luar Pandemi
DPR RI
14 jam yang lalu
PJJ Belum Bisa Diterapkan di Luar Pandemi
4
Setjen MPR RI Tandatangani MoU dengan BSSN RI
MPR RI
11 jam yang lalu
Setjen MPR RI Tandatangani MoU dengan BSSN RI
5
GKSB DPR RI Sarankan Palestina Belajar dari Sejarah Indonesia
DPR RI
10 jam yang lalu
GKSB DPR RI Sarankan Palestina Belajar dari Sejarah Indonesia
6
Mendagri Beri Waktu Sepekan Pencairan Anggaran Pilkada di Papua
Pemerintahan
7 jam yang lalu
Mendagri Beri Waktu Sepekan Pencairan Anggaran Pilkada di Papua
Home  /  Berita  /  Lingkungan

Limbah Medis Penanganan Covid-19 Capai 1.100 Ton, 7 Provinsi Ini Belum Punya Tempat Pembuangan

Limbah Medis Penanganan Covid-19 Capai 1.100 Ton, 7 Provinsi Ini Belum Punya Tempat Pembuangan
Ilustrasi limbah medis Covid-19. (Istimewa)
Kamis, 25 Juni 2020 15:16 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Hingga 8 Juni 2020, ternyata total limbah medis infeksius, seperti limbah B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan covid-19 sudah mencapai lebih dari 1.100 ton.

Namun demikian, ternyata ada 7 Provinsi yang belum memiliki sarana pengolahan dan pembuangan limbah Covid-19 sesuai dengan standar kesehatan.

Demikian diungkapkan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, Kamis (25/6/2020) di Jakarta.

Ke 7 daerah yang dimaksud Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo adalah Sumatra Barat, Bengkulu, Gorontalo, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat.

"Untuk itu saya minta Pemerintah untuk membangun tempat pembuangan sampah medis, dikarenakan sampah tersebut dihawatirkan dapat menjadi sarana penyebaran penyakit, seperti kondisi saat ini penyebaran virus Covid-19," ujarnya.

Selain itu, politisi Golkar ini juga mendorong pemerintah agar segera membantu daerah-daerah yang belum memiliki sarana pengelolaan limbah B3 berizin.

"Saya juga mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK, memastikan pemerintah daerah/pemda dan unit pengelola untuk memenuhi persyaratan umum pembangunan fasilitas pemusnah limbah B3 medis, dengan menyediakan lahan sesuai ketentuan tata ruang dan AMDAL," tandasnya.

Pemerintah kata Dia, juga harus memastikan rumah sakit memiliki insenerator sesuai standar dan telah berizin, dikarenakan pentingnya pengelolaan limbah di masa pandemi.

"Pihak Pemda juga harus meningkatkan pengawasan sehingga dapat mengetahui dan memastikan limbah medis dari rumah sakit atau berbagai fasilitas kesehatan dapat dikelola dengan tepat dan benar, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.02/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (limbah B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan covid-19)," pungkasnya.***


wwwwww