Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Simpati Indonesia Untuk Para Korban Ledakan Lebanon
DPR RI
11 jam yang lalu
Simpati Indonesia Untuk Para Korban Ledakan Lebanon
2
HNW: Tragedi Ledakan Dahsyat di Beirut Harus Diusut Tuntas
MPR RI
11 jam yang lalu
HNW: Tragedi Ledakan Dahsyat di Beirut Harus Diusut Tuntas
3
Perlu Terobosan Kreatif untuk Hindari Resesi Ekonomi
MPR RI
11 jam yang lalu
Perlu Terobosan Kreatif untuk Hindari Resesi Ekonomi
4
Kawal RUU Ciptakerja, Ketua DPD Minta Senator Fokus di Kepentingan Daerah
DPD RI
11 jam yang lalu
Kawal RUU Ciptakerja, Ketua DPD Minta Senator Fokus di Kepentingan Daerah
5
Hasan Basri: Ada 174 Pasal Yang Akan Kami Pelototi
DPD RI
11 jam yang lalu
Hasan Basri: Ada 174 Pasal Yang Akan Kami Pelototi
6
Sultan Najamudin Keluhkan Kinerja Menteri Perdagangan
GoNews Group
8 jam yang lalu
Sultan Najamudin Keluhkan Kinerja Menteri Perdagangan
Home  /  Berita  /  DPR RI

Dukung Pencegahan PHK, Bobby Minta Operator Seluler Terbuka

Dukung Pencegahan PHK, Bobby Minta Operator Seluler Terbuka
Anggota Komisi I Fraksi Golkar DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi. (Gambar: Ist.)
Kamis, 02 Juli 2020 21:44 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi, meminta agar industri telekomunikasi terbuka mengenai kondisi bisnis di tengah pandemi, guna mengantisipasi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Secara korporat, apakah benar korporasi dalam keadaan sehat? Sehingga dalam waktu sampai 31 Desember 2020 kami ingin memastikan di sektor telekomunikasi ini tidak akan ada PHK, tidak akan ada lay off. Sehingga jangan menambah beban angka pengangguran,” kata Bobby dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Informasi dan ICT dengan Direktur Utama (Dirut) Telkomsel, Indosat dan XL Axiata di Gedung DPR RI, Kamis (2/7/2020).

“Kalau ini berhasil, kita bisa mengatakan bahwa hanya industri yang bermitra dengan Komisi I tidak ada lay off. Industri senjata tidak ada lay off,” imbuh legislator Fraksi Partai Golkar itu.

Keterbukaan mitra kerja, menjadi sangat penting untuk menentukan langkah antisipasi PHK yang bisa ditempuh bersama-sama.

“Jangan sampai seperti sektor lain, ruginya sudah lama, lalu baru 2-3 bulan stop saja langsung lay off-nya ampun-ampunan,” ujar dia.

Bobby melanjutkan, Jika PHK bisa dicegah hingga 31 Desember 2020, namun industri telekomunikasi menyatakan masih ada business uncertenty (ketidakpastian bisnis), “apa yang harus kita lakukan? Apakah regulasi atau deregulasi?”.

Dalam kesempatan itu, Bobby juga meminta para operator telekomunikasi itu untuk terbuka mengenai kendala operasional yang dihadapi dan insentif yang dibutuhkan.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Sumatera Selatan, DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional, Ekonomi

wwwwww