Jamuan Makan Malam dengan Puan, Pimpinan DPD RI Minta Hasil Kinerja Lembaganya Ditindaklanjuti DPR

JAKARTA – Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattaliti didampingi Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menghadiri undangan makan malam bersama Ketua DPR RI Puan Maharani Rabu (7/7/2020).

Dalam kesempatan tersebut, dua pimpinan DPD RI menyampaikan beberapa hal termasuk membahas persiapaan sidang tahunan bersama MPR/DPR dan DPD. Mengingat DPD RI dalam sidang tahunan Agustus 2020 mendatang menjadi tuan rumah.

"Kami membahas sekaligus konsultasi terkait persiapan sidang bersama dengan Ibu Ketua DPR RI Puan Maharani, kebetulan tuan rumah sidang bersama tahun ini adalah giliran kami yang jadi tuan rumah," ujar Ketua DPD RI, kepada wartawan.

Selain persiapan sidang kata LaNyalla, pihaknya juga menyampaikan komitmen DPD RI memembantu Pemerintah dalam menanggulangi Pandemi Covid-19. "DPD RI secara lembaga mendukung penuh langkah pemerintah dalam penanggulangan covid-19 secara terukur, cepat, tanggap, transparan, patuh akan hukum dan memangkas birokrasi pelaksanaan kebijakan, sehingga Covid-19 segera berakhir di Indonesia," ujarnya.

Semantara itu, Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menyampaikan beberapa keluhan terkait dengan kinerja DPD RI yang sampai saat ini masih terkesan diabaikan oleh pihak-pihak terkait termasuk DPR RI.

Padahal menurutnya, DPD RI sebagai perwakilan antara pusat dan daerah telah banyak menghasilkan prestasi kerja yang cukup baik. Demikian diungkapkan Sultan usai jamuan makan dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani.

"Faktanya, saat ini hasil kinerja berupa produk-produk dari DPD RI terkesan berhenti di tengah jalan karena tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak terkait termasuk DPR," ujarnya.

Untuk itulah, dirinya bersama Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti terus berusaha menjalin silaturahmi dan bersinergi dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani.

"Rapat konsultasi dan silaturahim dengan Ibu Puan Maharani juga membahas persoalan bangsa dan kemajuan daerah, serta pemantapan otonomi daerah. Termasuk soal wacana penguatan DPD RI agar dapat menjadi lembaga perwakilan yang efektif dalam mewujudkan daerah yang kuat dalam bingkai NKRI," tandasnya.

Posisi atau kedudukan DPD RI sekarang kata Senator Bengkulu ini, sejatinya tidak jauh berbeda dengan DPR. "Berbagai produk telah dihasilkan DPD RI, tetapi tindak lanjutnya belum efektif karena kedudukan dan kewenangan DPD RI yang terbatas," ujar Sultan.

Di sisi lain, DPD RI kata Dia, secara penuh mengatur keberpihakan kepada daerah dan rakyat, khususnya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah di tingkat pusat. "Di sinilah pintu penguatan lembaga dimulai DPD RI, DPR RI dan Pemerintah," tegas Sultan.

Sultan menambahkan, dalam pertemuan itu, Puan Maharani setuju, bahwa DPD RI adalah lembaga negara yang posisinya perlu dikuatkan. "Pada intinya Ibu Puan setuju dengan gagasan serta ide-ide yang kita paparkan," pungkasnya.***