Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Demo terkait Covid-19 di Jerman Memakan Korban
Peristiwa
16 jam yang lalu
Demo terkait Covid-19 di Jerman Memakan Korban
2
AS Borong 300 Juta Dosis Vaksin Covid-19
Internasional
16 jam yang lalu
AS Borong 300 Juta Dosis Vaksin Covid-19
3
Buntut dari Bertambahnya Jumlah Tenaga Medis RSUD AWS Positif Covid-19
Kesehatan
14 jam yang lalu
Buntut dari Bertambahnya Jumlah Tenaga Medis RSUD AWS Positif Covid-19
4
Aturan MA, Korupsi di Atas Rp100 Miliar bisa Dipidana Seumur Hidup
Hukum
15 jam yang lalu
Aturan MA, Korupsi di Atas Rp100 Miliar bisa Dipidana Seumur Hidup
5
Heboh Daging Kurban Bergerak Sendiri, Begini Penjelasan Direktur Halal Research Center UGM
GoNews Group
13 jam yang lalu
Heboh Daging Kurban Bergerak Sendiri, Begini Penjelasan Direktur Halal Research Center UGM
6
Laut Cina Selatan Memanas, Wakil Ketua MPR : Perkuat Pertahanan Negara
MPR RI
4 jam yang lalu
Laut Cina Selatan Memanas, Wakil Ketua MPR : Perkuat Pertahanan Negara
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Mendagri Beri Waktu Sepekan Pencairan Anggaran Pilkada di Papua

Mendagri Beri Waktu Sepekan Pencairan Anggaran Pilkada di Papua
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Foto: Ist./Puspen)
Jum'at, 10 Juli 2020 15:26 WIB
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan, paling lambat Senin pekan depan, anggaran Pilkada yang telah tertuang dalam NPHD harus dicairkan 100 persen, guna memastikan penyelenggara pemilu bisa bekerja maksimal.

"Kita ingin agar KPU, Bawaslu dan aparat keamanan, ini tiga komponen penting yang menyelenggarakan dan mengawasi ini bisa betul-betul gerakannya maksimal. Untuk bisa bergerak maksimal ya tidak ada yang gratis, semua harus dengan anggaran. Dengan biaya. Oleh karena itu, anggaran biaya ini harus segera di penuhi. Terutama yang menjadi kewajiban kepala daerah. NPHD-nya segera cairkan," kata Tito dalam Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Papua, yang berlangsung di Jayapura, Jumat (10/7/2020).

Catatan persiapan penyelenggaran Pilkada di Papua, pencairan anggaran yang sudah cukup lumayan baik hanya satu daerah, yakni di Kabupaten Merauke dengan pencairan di kisaran 90 persen.

"Artinya KPU dan Bawaslunya tidak ada alasan ini tidak bisa kerja," kata Tito.

Sementara daerah lain, seperti Yahukimo, kata Mendagri, pencairan anggarannya belum optimal. Misalnya untuk Bawaslu setempat baru dicairkan 45 persen. Sementara untuk pengamanan, nol persen. Sementara yang lumayan tinggi adalah Supiori dan Boven Digul. Namun daerah lain seperti Keerom dan Waropen, masih agak memprihatinkan.

"Mudah mudahan data saya salah, tolong dipenuhi. Saya minta semua untuk betul-betul segera dipenuhi secepat mungkin. Yang memang perlu jadi perhatian kita adalah yang di Keerom, karena kalau dibayarkan semua dia akan minus Rp 1,4 milyar. Ini mungkin dilakukan secara bertahap untuk Keerom, syukur kalau nanti dari Pemprov membantu Rp 1,2 milyar lumayan. Kemudian ini juga agak rawan, Yahukimo, kalau dibayarkan saldonya ada Rp 50 milyar. Dia masih kekurangan Rp 22 milyar lebih. Kalau kita paksa gajinya tidak bisa dibayar. Okelah kita bertahap. Saya juga nanti sampaikan kepada Dirjen Bina Keuda, khusus untuk Yahukimo ini kalau bisa kita dorong tambahan dari pusat dari APBN. Anggaran-anggaran ini segera cairkan, segera dicairkan, kecuali tadi Keerom dan Yahukimo, yang lainnya segera dicairkan kepada KPU dan Bawaslu supaya betul-betul bisa jalan," jelas Mendagri.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, Politik, Pemerintahan

wwwwww