Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Suami Jual Istri 2 Tahun Layani Threesome, Pelanggannya Ada Wanita, Begini Pengakuannya
Peristiwa
24 jam yang lalu
Suami Jual Istri 2 Tahun Layani Threesome, Pelanggannya Ada Wanita, Begini Pengakuannya
2
Jaksa Pinangki Diduga Terima Suap dari Djoko Tjandra Rp7 Miliar
Nasional
22 jam yang lalu
Jaksa Pinangki Diduga Terima Suap dari Djoko Tjandra Rp7 Miliar
3
Usai Disetubuhi, Tabrani Bunuh dan Bakar Istrinya, Hasanah, Ini Penyebabnya
Peristiwa
21 jam yang lalu
Usai Disetubuhi, Tabrani Bunuh dan Bakar Istrinya, Hasanah, Ini Penyebabnya
4
Terkait Skandal Djoko Tjandra, Kejagung Tangkap Jaksa Pinangki Selasa Malam
Nasional
22 jam yang lalu
Terkait Skandal Djoko Tjandra, Kejagung Tangkap Jaksa Pinangki Selasa Malam
5
Minta Turunkan Biaya Penyebrangan Antar Pulau Jawa dan Sumatra, SPASI Surati Presiden
Ekonomi
17 jam yang lalu
Minta Turunkan Biaya Penyebrangan Antar Pulau Jawa dan Sumatra, SPASI Surati Presiden
6
Pendaftaran Wartawan Peliput PON XX Papua Diperpanjang
Olahraga
14 jam yang lalu
Pendaftaran Wartawan Peliput PON XX Papua Diperpanjang
Home  /  Berita  /  Peristiwa

Jokowi Bersikukuh Lanjutkan Kartu Prakerja Lewat Perpres, Sukamta: Harusnya Dihentikan

Jokowi Bersikukuh Lanjutkan Kartu Prakerja Lewat Perpres, Sukamta: Harusnya Dihentikan
Minggu, 12 Juli 2020 21:40 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Presiden Joko Widodo melakukan revisi pelaksanaan Program Kartu Prakerja dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres 36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja pada 7 Juli 2020 lalu.

Menanggapi hal ini Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta menyatakan keheranan atas sikap pemerintah yang masih bersikukuh melanjutkan program kartu prakerja yang banyak mendapat kritik masyarakat. Demikian diungkapkan Sukamta melalui pesan tertulis yang disampaikan kepada GoNews.Co, Minggu (12/07/2020).

"Saya melihat tidak banyak perubahan dalam Perpres ini, semangatnya masih sama seperti yang lama. Termasuk soal pelatihan daring yang banyak mendapat kritikan, masih saja akan dilakukan. Dalam Perpres yang baru pada pasal 5 ditambahkan adanya konten pelatihan kewirausahaan, juga disebutkan di pasal 6 ayat 2 pelatihan dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja, ini kan seperti tambahan pemanis kata saja," ujarnya.

Menurut anggota Badan Anggaran DPR RI ini, jika pemerintah peka terhadap berbagai kritik dan masukan, semestinya pelatihan online ditiadakan dan skema kartu prakerja murni dalam bentuk bantuan untuk para pekerja yang terkena PHK. Hal ini menurutnya akan lebih menghemat pengeluaran uang pemerintah yang saat ini jumlahnya terbatas karena minimnya pendapatan negara.

"Mestinya dengan kondisi krisis ekonomi yang mulai terasa saat ini, semangatnya efisiensi anggaran hanya untuk hal-hal yang mendesak. Jika pelatihan secara online ditiadakan, setidaknya negara bisa hemat 5,6 trilyun. Anggaran ini bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19 atau untuk pemulihan usaha mikro dan kecil," urainya.

Lebih lanjut Sukamta juga melihat, aktivitas transaksi melalui paltform digital pada masa pandemi saat ini meningkat pesat. Laporan Kominfo, aktivitas belanja online meningkat sampai 400 persen selama pandemi Covid-19. Bank Indonesia juga mencatat transaksi e-commerce melonjak jadi USD2,4 miliar atau meningkat 26 persen dari kuartal II-2019.

"Dengan kondisi masyarakat yang alami kesulitan ekonomi, pemerintah bisa meminta kepada perusaaan paltform digital untuk berikan pelatihan secara gratis kepada masyarakat, khususnya kalangan pencari kerja dari keluarga tidak mampu. Saya yakin perusahaan paltform digital yang saat ini sedang mereguk untung besar mau untuk buat skema pelatihan gratis," paparnya.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini juga tetap mengingatkan pemerintah untuk tidak semaunya membuat aturan di masa pandemi yang dapat dapat mengarah kepada moral hazard. Seperti di Perpres revisi ini disebutkan pada pasal 31A, pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan tidak termasuk lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang jasa pemerintah.

"Ini kan jelas bisa membuka peluang korupsi, karena diberi diskresi sebagai proses yang tidak masuk pengadaan barang dan jasa. Apalagi pada pasal 31B disebutkan, kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komite Cipta Kerja dan tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja oleh Manajemen Pelaksana sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku dinyatakan sah sepanjang didasarkan pada iktikad baik. Ukuran itikad baik kan sangat subyektif, revisi Perpres ini terlalu berlebihan. Akan lebih baik program ini dihentikan saja dan diganti dengan skema bantuan untuk korban PHK akibat pandemi," pungkasnya.***


wwwwww