Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Suami Jual Istri 2 Tahun Layani Threesome, Pelanggannya Ada Wanita, Begini Pengakuannya
Peristiwa
18 jam yang lalu
Suami Jual Istri 2 Tahun Layani Threesome, Pelanggannya Ada Wanita, Begini Pengakuannya
2
Terkait Skandal Djoko Tjandra, Kejagung Tangkap Jaksa Pinangki Selasa Malam
Nasional
17 jam yang lalu
Terkait Skandal Djoko Tjandra, Kejagung Tangkap Jaksa Pinangki Selasa Malam
3
Usai Disetubuhi, Tabrani Bunuh dan Bakar Istrinya, Hasanah, Ini Penyebabnya
Peristiwa
16 jam yang lalu
Usai Disetubuhi, Tabrani Bunuh dan Bakar Istrinya, Hasanah, Ini Penyebabnya
4
Jaksa Pinangki Diduga Terima Suap dari Djoko Tjandra Rp7 Miliar
Nasional
17 jam yang lalu
Jaksa Pinangki Diduga Terima Suap dari Djoko Tjandra Rp7 Miliar
5
Calon Wagub Sumbar Usungan Gerindra Jadi Tersangka
Hukum
20 jam yang lalu
Calon Wagub Sumbar Usungan Gerindra Jadi Tersangka
6
Kejagung Punya Cukup Alat Bukti Tetapkan Jaksa Pinangki Sebagai Tersangka
Nasional
19 jam yang lalu
Kejagung Punya Cukup Alat Bukti Tetapkan Jaksa Pinangki Sebagai Tersangka
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Kemensos soal Peluang DTKS Memuat Kapasitas Finansial Warga

Kemensos soal Peluang DTKS Memuat Kapasitas Finansial Warga
Gedung Kementerian Sosial (Kemensos) RI. (Foto: Ist.)
Senin, 20 Juli 2020 11:16 WIB
JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyatakan, "aturan informasi rekening bank sampai saat ini masih termasuk informasi yang dikecualikan untuk diketahui publik,".

Sehingga, komponen data warga penerima bantuan sosial dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) tidak memuat saldo rekening penerima bansos, meski memuat nomor rekening penerima.

"Itu adalah rekening pada saat mereka menerima bansos (untuk BPNT dan PKH)" kata Herni Widyastuti, S.Si dari Pusdatin Kemensos, kepada wartawan, Minggu (19/7/2020).

Herni, menanggapi peluang pemutakhiran DTKS yang memuat informasi kapasitas finansial warga penerima bantuan, guna meningkatkan akurasi kelayakan penerima bantuan.

DTKS memang menjadi sorotan selama masa penanggulangan Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. DTKS perlu diperbaiki.

Pada 1 Juli 2020, Menteri Sosial RI, Juliari Batubara mengatakan di hadapan anggota dewan bahwa pengerjaan data kemiskinan terikat dengan UU 13/2011 dan UU 23/2014. "Lalu apabila (ada bagian, red) UU ini dianggap terlalu menghambat percepatan data, mari kita rubah/revisi,".

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto pada Rabu (16/7/2020) mengatakan, ada harapan agar DTKS ke depan, "bukan hanya sekedar data, tapi situasi rumahnya, kondosi ekonominya dan pendapatannya,".

Terkait hal ini, Ketua Institute for Democracy Education (IDe), Abdurrahman Syebubakar mengatakan, "DTKS sudah mmuat profil Sosek (Sosial Ekonomi) dan demografi dari hampir 99 juta individu termiskin,".

"Tapi memang kesalahan masih tinggi dan akan terus tinggi, salah satunya karena kondisi kemiskinan dan kerentanan ratusan juta warga sangat dinamis," kata Abdurrahman, Minggu (19/7/2020).

Mengenai bagaimana cara menangani kondisi yang Ia sebut 'dinamis' itu, Ia mengatakan, bahwa hal tersebut agak mendasar kepada soal ideologi.

"Saya dari dulu usul penetapan sasaran dengan pendekatan inklusif dan secara perlahan menuju universalisme. Tapi kuasa IMF dan Bank Dunia dengan paradigma neolibnya sangat kuat, dengan meng-impose (memaksakan, red) penetapan sasaran berdasarkan ranking kemiskinan," kata dia.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional, Politik, Pemerintahan

wwwwww