Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Negara Harus Lindungi PMI ABK, Jangan Pas Ada Kasus Baru Kelihatan Sibuk
Pemerintahan
23 jam yang lalu
Negara Harus Lindungi PMI ABK, Jangan Pas Ada Kasus Baru Kelihatan Sibuk
2
Bangun Ribuan Titik Jaringan Wi-Fi, Gus Jazil: Langkah Konkret GBB Membantu Pendidikan Masyarakat di Masa Pandemi
Politik
23 jam yang lalu
Bangun Ribuan Titik Jaringan Wi-Fi, Gus Jazil: Langkah Konkret GBB Membantu Pendidikan Masyarakat di Masa Pandemi
3
Persiapan Mendekati Final, MPR Siap Gelar Sidang Tahunan MPR 2020
Politik
23 jam yang lalu
Persiapan Mendekati Final, MPR Siap Gelar Sidang Tahunan MPR 2020
4
Kampungnya Marak Korupsi, Jadi Alasan Iyeth Bustami Maju Pilkada Bengkalis
Politik
24 jam yang lalu
Kampungnya Marak Korupsi, Jadi Alasan Iyeth Bustami Maju Pilkada Bengkalis
5
Hari Ini, Eks Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin Resmi Bebas dari Penjara
Peristiwa
24 jam yang lalu
Hari Ini, Eks Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin Resmi Bebas dari Penjara
6
Viral Buat Status Video Porno, Anggota DPRD Riau Klaim WA-nya Diretas
Peristiwa
24 jam yang lalu
Viral Buat Status Video Porno, Anggota DPRD Riau Klaim WA-nya Diretas
Home  /  Berita  /  Politik

Pak Nadiem... Tunjangan Guru Dipotong, Kok CSR Tanoto Foundation Malah Dapat Dana Gajah

Pak Nadiem... Tunjangan Guru Dipotong, Kok CSR Tanoto Foundation Malah Dapat Dana Gajah
Jum'at, 24 Juli 2020 20:15 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyesalkan isu ketidakadilan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI menyusul kisruhnya pemberian dana gajah sebesar Rp 20 miliar kepada organisasi Corporate Social Responsbility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan milik Tanoto Foundation dan Sampoerna untuk pelatihan guru.

"Setelah kemarin marak guru yang protes karena tunjangannya disetop, sekarang anggaran gajah malah dikasih buat melatih guru, tapi melalui perusahaan besar, ini ironi," kritiknya dalam keterangan pers yang diterima GoNews.co Junat (24/7/2020).

Fikri melihat, kisruh ini akan memicu protes para guru lebih besar lagi karena dianggap mengusik rasa keadilan dan nurani publik.

"Belum selesai masalah pemotongan anggaran tunjangan profesi guru di daerah, kemudian kemarin penghapusan tunjangan guru di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), tapi malah anggaran pelatihan guru dialihkan untuk perusahaan besar," keluh Fikri.

Menurut dia, keresahan masyarakat soal nasib dan kesejahteraan guru belakangan ini seharusnya direspon dengan lebih bijak oleh pemerintah pusat, bukannya malah terus menambah kontroversi baru.

"Karena alasan pandemi, efisiensi anggaran Rp 3,3 triliun diarahkan untuk memangkas tunjangan guru, tetapi kita lihat isu kartu pra-kerja Rp 5,4 triliun buat siapa, lalu ada isu pelatihan guru dikasih ke perusahaan juga," ungkap Fikri menyinggung kekisruhan sebelumnya.

Dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 yang terakhir direvisi menjadi Perpres Nomor 72 Tahun 2020, tunjangan guru dipotong sebesar Rp 3,3 triliun.

Pemotongan itu setidaknya pada tiga komponen, yakni, tunjangan profesi guru PNS daerah, semula Rp 53,8 triliun menjadi Rp 50,8 triliun. Selain itu, tambahan penghasilan guru PNS daerah, semula Rp 698,3 miliar menjadi Rp 454,2 miliar. Kemudian tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus, semula Rp 2,06 triliun menjadi Rp 1,98 triliun. Sehingga totalnya mencapai Rp 3,3 triliun.

"Perpresnya sudah direvisi, tapi tunjangan guru tetap dipotong Rp 3,3 triliun," cetus politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Soal dana pelatihan guru dan kepala sekolah itu merupakan program Kemendikbud. Kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim itu menganggarkan hingga Rp 595 miliar untuk program Organisasi Penggerak. Sejauh ini jumlah peserta yang lolos seleksi evaluasi ada 183 organisasi.

Pelatihan ini ditargetkan untuk menunjang kemampuan literasi dan numerasi guru serta kepala sekolah. Literasi dan numerasi adalah aspek yang ditekankan dalam asesmen kompetensi dan survei karakter yang menjadi pengganti ujian nasional (UN). Ada 3 kategori lembaga penerima hibah untuk melakukan kegiatan pelatihan tersebut, yakni Gajah, Macan, dan Kijang. Untuk Gajah dialokasikan anggaran sebesar maksimal Rp 20 miliar per tahun, Macan Rp 5 miliar per tahun, dan Kijang Rp 1 miliar per tahun.

Fikri juga menyatakan tidak pantas dana APBN diberikan kepada CSR perusahaan besar yang sudah berlimpah dananya. "Mereka melaksanakan kewajiban undang-undang, yakni menyisihkan pendapatan untuk tanggung jawab sosial, artinya memberi, bukan malah diberi, jangan jadi akal-akalan," kritiknya.

Selain itu, ia mendesak agar hasil evaluasi penilaian dalam program Organisasi Penggerak ditarik Kembali. "Kisruh ini sudah melukai banyak elemen masyarakat, NU & Muhammadiyah, dua ormas terbesar di negeri ini sudah mundur dari penerima program. Kalau diteruskan saya tidak jamin akan terus jadi bola salju yang membesar ke isu lain," tutup legislator dapil Jawa Tengah IX itu.***


wwwwww