Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Negara Harus Lindungi PMI ABK, Jangan Pas Ada Kasus Baru Kelihatan Sibuk
Pemerintahan
23 jam yang lalu
Negara Harus Lindungi PMI ABK, Jangan Pas Ada Kasus Baru Kelihatan Sibuk
2
Bangun Ribuan Titik Jaringan Wi-Fi, Gus Jazil: Langkah Konkret GBB Membantu Pendidikan Masyarakat di Masa Pandemi
Politik
23 jam yang lalu
Bangun Ribuan Titik Jaringan Wi-Fi, Gus Jazil: Langkah Konkret GBB Membantu Pendidikan Masyarakat di Masa Pandemi
3
Islam Kembali Dihina, Muhammadiyah Imbau Umat Muslim Tidak Terpancing
Peristiwa
24 jam yang lalu
Islam Kembali Dihina, Muhammadiyah Imbau Umat Muslim Tidak Terpancing
4
Persiapan Mendekati Final, MPR Siap Gelar Sidang Tahunan MPR 2020
Politik
23 jam yang lalu
Persiapan Mendekati Final, MPR Siap Gelar Sidang Tahunan MPR 2020
5
Kampungnya Marak Korupsi, Jadi Alasan Iyeth Bustami Maju Pilkada Bengkalis
Politik
24 jam yang lalu
Kampungnya Marak Korupsi, Jadi Alasan Iyeth Bustami Maju Pilkada Bengkalis
6
Hari Ini, Eks Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin Resmi Bebas dari Penjara
Peristiwa
24 jam yang lalu
Hari Ini, Eks Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin Resmi Bebas dari Penjara
Home  /  Berita  /  MPR RI

Tak Ada Konflik Kepentingan, Charta Politika Tempatkan MPR di Atas DPD dan DPR RI

Tak Ada Konflik Kepentingan, Charta Politika Tempatkan MPR di Atas DPD dan DPR RI
Jum'at, 24 Juli 2020 20:06 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Hasil survei Charta Politika Indonesia menunjukkan sejumlah lembaga negara memiliki tingkat kepercayaan publik tinggi di masa terpaan pandemi Covid-19. Institusi TNI memperoleh tingkat kepercayaan tertinggi.

Sementara untuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen), dari tiga lembaga perwakilan rakyat yang ada yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Dari tiga parlemen di tingkat nasional itu, peringkat teratas diduduki MPR yang mengalahkan DPR dan DPD RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang paling dipercaya rakyat dalam membela kepentingan rakyat di masa krisis akibat dampak Covid-19 atau virus corona.

"Saya harus mengatakan, dalam keterbatasan krisis identitas seperti ini Pimpinan MPR itu punya nilai peran jauh lebih penting dibandingkan bahkan dengan pimpinan DPR," ucap Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya dalam diskusi "Meningkatkan Kepercayaan Publik pada MPR sebagai Perekat Kebangsaan" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/7/2020).

Dalam survei lembaganya, Yunarto mengatakan survei dilakukan untuk melihat dinamika perubahan persepsi publik selama masa pandemi Covid-19.

Laporan menyajikan beberapa data hasil survei menggunakan telepon yang dilakukan lembaganya periode 1-8 Mei 2020 dan 6-13 Juni 2020, dengan 2.000 responden melalui metode simple random sampling (MoE +2,19%) pada tingkat kepercayaan 95%.

Selain itu, survei juga dilakukan melalui secara tatap muka langsung pada 20 – 27 Februari 2020, yang menggunakan 1.200 responden dengan metode multistage random sampling (MoE +2,83%) pada tingkat kepercayaan 95%, juga disertakan sebagai bahan perbandingan persepsi publik sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Mengenai lembaga perwakilan rakyat, pihaknya ingin mengetahui berapa besar publik yang mengerti apa yang bisa dilakukan dan apa perbedaan MPR dengan DPR, dan DPD RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

"Pimpinan DPR itu langsung menghadapi image yang lebih buruk, identitas yang lebih jelas, kritik yang lebih jelas, karena orang mengerti," terangnya.

Dalam analisa Yunarto, ada sejumlah hal yang menjadi nilai penting mengapa MPR lebih dipercaya daripada MDPR dan DPD. Pertama, karena perhatian publik terhadap DPR lebih besar dibanding MPR dan DPD, namun sayangnya perhatian besar itu dalam konteks negatif karena banyaknya masalah yang dilakukan oleh pimpinan DPR sebelumnya.

Yunarto mengambil contoh kasus hukum mantan Ketua DPR RI Setya Novanto yang membuat publik menjadi tidak simpatik terhadap DPR RI.

Hal lainnya, kebersamaan pimpinan MPR dinilai lebih baik dibanding DPR. Untuk kebersamaan ini, Yunarto mengambil contoh kasus Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang dikesankan tidak sejalan dengan pimpinan DPR lainnya.

Pasalnya, Azis berseteru dengan ketua Komisi III DPR Herman Herry karena tidak memberi izin Komisi Hukum DPR itu menggelar rapat dengar pendapat (RPD) gabungan untuk mengusut keterlibatan lembaga penegak hukum dan instansi terkait dalam memberi andil atas pelarian buronan BLBI dalam kasus hak tagih (cassie) Bank Bali , Djoko Tjandra.

"Dari 10 orang ini (Ketua dan Wakil Ketua MPR RI) sebetulnya, bisa dimanfaatkan juga secara akumulatif. Satu yang bisa membedakan dengan pimpinan DPR adalah kebersamaan lebih mungkin diwujudkan di pimpinan MPR sehingga terkesan tidak ada konflik kepentingan," ungkap Yunarto.

Menanggapi hasil survei tersebut, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid selaku pembicara lainnya mengapresiasi hasil survei yang menempatkan MPR RI yang berada di peringkat kelima (62 persen) dari 10 lembaga tinggi negara yang disurvei terkait tingkat kepercayaan publik.

Ia juga mengapresiasi tingkat kepercayaan publik kepada MPR yang berada di atas DPR dan DPD RI. Itu karena sejak awal kepemimpinan kolektif kolegial yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) semua keputusan dilakukan bersama dan seoptimal mungkin tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

"Sejak awal MPR RI selalu memposisikan diri sebagai perekat bangsa dan bekerja di luar konstitusi. Misalnya banyak berkunjung atau silaturahmi dengan berbagai elemen tokoh bangsa, ormas, lembaga negara dan masyarakat sendiri. Seperti di era pandemi covid-19 ini," ucap Wakil Ketua Umum DPP partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Ia mengaku perbedaan karakter kelembagaan antara MPR, DPR dan DPD turut andil dalam bagi pimpinan MPR dalam bekerja secara kolektif sehingga terlihat lebih adem.

"Sebaliknya, DPR RI kinerjanya selalu bersentuhan dengan ruang publik, sehingga banyak menimbulkan polemik di masyarakat,” sebutnya.

Hal lain yang juga ikut mendorong tingkat kepercayaan publik kepada MPR adalah selama setahun terakhir ini, pimpinan MPR rajin melakukan safari politik dengan berkunjung kepada tokoh-tokoh nasional, ormas keagamaan, tokoh masyarakat, dan berbagai lembaga negara, juga terus mensosialisasikan empat Pilar MPR RI di masyarakat, artis, pegiat seni dan lain-lain.

"Bahkan di era pandemi covid-19 ini MPR Peduli Covid-19 membantu APD (alat pengaman diri) ke berbagai rumah sakit, ojek online (Ojol), dan lain-lain," kata Gus Jazil, panggilan lain Jazilul Fawaid.***


wwwwww