Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Arema FC Luncurkan Program Inovatif Memeriahkan Hari Ulang Tahun
Sepakbola
7 jam yang lalu
Arema FC Luncurkan Program Inovatif Memeriahkan Hari Ulang Tahun
2
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
DPR RI
19 jam yang lalu
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
3
Belasan Tahun Raih WTP, DPD Targetkan Zero Temuan Tahun Depan
Nasional
16 jam yang lalu
Belasan Tahun Raih WTP, DPD Targetkan Zero Temuan Tahun Depan
4
Jika Banyak 'Kotak Kosong' di Pilkada 2020
DPD RI
19 jam yang lalu
Jika Banyak Kotak Kosong di Pilkada 2020
5
Imbas Pandemi Covid 19, Persaingan Kerja Lulusan Baru Makin Ketat
DPR RI
18 jam yang lalu
Imbas Pandemi Covid 19, Persaingan Kerja Lulusan Baru Makin Ketat
6
Perkuat Perekonomian Pedesaan Atasi Resesi Ekonomi
MPR RI
18 jam yang lalu
Perkuat Perekonomian Pedesaan Atasi Resesi Ekonomi
Home  /  Berita  /  Politik

Pesangon Tak Dihapus, RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi Korban PHK

Pesangon Tak Dihapus, RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi Korban PHK
Jum'at, 24 Juli 2020 13:53 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menyiapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagai komponen tambahan dalam pesangon untuk pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Demikian diungkapkan Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, John Kennedy Azis, dalam acara webinar bertajuk Memadankan RUU Cipta Kerja dengan tema "Antisipasi dan Solusi Ketenagakerjaan, Kamis (23/7/2020).

John menegaskan, pesangon tidak dihapuskan dalam RUU Cipta Kerja. "Pekerja yang terkena PHK tetap mendapatkan kompensasi PHK berupa pesangon, penghargaan masa kerja, kompensasi lainnya, dan menambahkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di samping program yang telah ada (Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK, Jaminan Kematian/JKm, Jaminan Pensiun/JP, Jamiman Hari Tua/JHT," katanya.

John Kenedy mengatakan, RUU Cipta Kerja tidak akan mengurangi perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK. Justeru perlindungan terhadap pekerja yang terkena PHK akan ditambah manfaatnya.

"Manfaat yang akan diterima bagi korban PHK yakni pemberian uang misal sekian bulan ditanggung transportasi, kemudian pemberian pelatihan vokasi. Terakhir, manfaat dapat diberikan dalam bentuk pemberian akses pekerjaan baru. Seluruh manfaat ini dapat diterima pekerja yang terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek)," ujar John Kennedy.

KSelain itu ada juga uang penghargaan lainnya yakni Sweetener sebagai tambahan di luar Upah, dan besarannya maksimal 5 X Upah (sesuai) masa kerja. Diberikan 1 kali jangka waktu 1 tahun. Tidak berlaku bagi UMK," tambahnya.

Menurut John, RUU Cipta Kerja dibutuhkan untuk menjawab tingginya data angkatan kerja yang tidak/belum bekerja dan bekerja tidak penuh. Jhon menjelaskan angka pengangguran di Indonesia menyentuh 7,05 Juta orang.

"Angkatan Kerja Baru berjumlah 2,24 Juta orang, Setengah Penganggur 8,14 Juta orang, Pekerja Paruh Waktu 28,41 Juta orang. Totalnya ada 45,84 Juta orang (34,4%) Angkatan Kerja bekerja tidak penuh," jelas Jhon.

Dengan RUU Cipta Kerja, kata Jhon, penciptaan lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan akan terwujud. "Ini akan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan visi Indonesia 2045. Indonesia menjadi negara maju dengan PDB Rp 27juta per-kapita," kata Jhon.

Jhon berpendapat, jika RUU Cipta Kerja tidak disahkan lapangan kerja akan pindah negara lain yang lebih kompetitif. Dengan demikian, penduduk yang tidak/belum bekerja (pengangguran akan semakin tinggi. "Angkatan tenaga kerja kita akan banyak ke negara2 lain untuk mencari kerja. TKI kita di luar negeri akan lebih banyak dari sekarang," pungkasnya.***


wwwwww