Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Arema FC Luncurkan Program Inovatif Memeriahkan Hari Ulang Tahun
Sepakbola
8 jam yang lalu
Arema FC Luncurkan Program Inovatif Memeriahkan Hari Ulang Tahun
2
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
DPR RI
20 jam yang lalu
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
3
Belasan Tahun Raih WTP, DPD Targetkan Zero Temuan Tahun Depan
Nasional
17 jam yang lalu
Belasan Tahun Raih WTP, DPD Targetkan Zero Temuan Tahun Depan
4
Imbas Pandemi Covid 19, Persaingan Kerja Lulusan Baru Makin Ketat
DPR RI
19 jam yang lalu
Imbas Pandemi Covid 19, Persaingan Kerja Lulusan Baru Makin Ketat
5
Jika Banyak 'Kotak Kosong' di Pilkada 2020
DPD RI
20 jam yang lalu
Jika Banyak Kotak Kosong di Pilkada 2020
6
Bamsoet Dorong Semua Komunitas Pemukiman Patuhi Protokol Kesehatan  
MPR RI
19 jam yang lalu
Bamsoet Dorong Semua Komunitas Pemukiman Patuhi Protokol Kesehatan  
Home  /  Berita  /  Peristiwa

Unras SEMMI Jakarta Pusat Desak Pengungkapan Kasus Djoko Tjandra

Unras SEMMI Jakarta Pusat Desak Pengungkapan Kasus Djoko Tjandra
Foto: Ist.
Jum'at, 24 Juli 2020 17:02 WIB
JAKARTA - Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Jakarta Pusat menggelar aksi unjuk rasa (unras) di depan Gedung DPR RI dan KPK, pada Jumat (24/7/2020). Massa aksi menuntut penuntasan kasus Djoko Tjandra.

Ketua SEMMI Jakarta Pusat, Senanatha dalam pernyataan resminya menegaskan, kasus Djoko Tjandra "harus kita kupas tuntas demi penegakan hukum di Indonesia,".

Massa SEMMI Jakarta Pusat menilai penting dukungan DPR kepada aparat penegak hukum dalam penuntasan kasus Djoko Tjandra, termasuk dengan langkah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

"Alasan Aziz Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) tidak menandatangani persetujuan adanya RDP Komisi IIl dengan gabungan aparat penegak hukum adalah benar secara normatif, karena melanggar tata tertib DPR Pasal 1, angka 13 dan Pasal 13 huruf I yang menyatakan bahwa reses merupakan kewajiban DPR untuk menyerap atau menghimpun aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja. Hanya saja, secara faktual tidak bisa dijadikan alasan karena permasalahan ini juga sudah masuk dalam kategori urgent" kata Senanatha.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Peristiwa, Hukum, Politik, Nasional, DKI Jakarta

wwwwww