Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
PDIP Rotasi Ribka Tjiptaning ke Komisi VII Usai Tolak Vaksin
Politik
22 jam yang lalu
PDIP Rotasi Ribka Tjiptaning ke Komisi VII Usai Tolak Vaksin
2
Jika Yakin Bersih, MAKI Tantang Herman Herry dan Ihsan Yunus Berani Datangi KPK
Politik
22 jam yang lalu
Jika Yakin Bersih, MAKI Tantang Herman Herry dan Ihsan Yunus Berani Datangi KPK
3
Aksi Kemanusiaan Korban Gempa, IMI Kirim Tiga Truk Makanan ke Sulbar
Politik
22 jam yang lalu
Aksi Kemanusiaan Korban Gempa, IMI Kirim Tiga Truk Makanan ke Sulbar
4
Indonesia dalam Adangan Bencana, Srikandi NasDem: "Setiap Elemen Masyarakat dapat Berperan dalam Penanggulangan"
DPR RI
14 jam yang lalu
Indonesia dalam Adangan Bencana, Srikandi NasDem: Setiap Elemen Masyarakat dapat Berperan dalam Penanggulangan
5
Soal Calon Ketum PB PASI, Teguh Rahardjo: Itu Wewenang Pemilik Suara
Olahraga
7 jam yang lalu
Soal Calon Ketum PB PASI, Teguh Rahardjo: Itu Wewenang Pemilik Suara
6
Mendagri Beri Masukan Calon Kapolri soal Penegakan Hukum yang Tegas
Nasional
14 jam yang lalu
Mendagri Beri Masukan Calon Kapolri soal Penegakan Hukum yang Tegas
Home  /  Berita  /  Politik

Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin Sinovac, DPR: Jangan Biarkan Publik Menduga-duga

Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin Sinovac, DPR: Jangan Biarkan Publik Menduga-duga
Selasa, 04 Agustus 2020 01:24 WIB
JAKARTA - Sebanyak 1.620 relawan bakal melakukan uji coba vaksin antivirus Covis-19 produksi Sinovac, perusahaan asal China yang akan dilakukan Bio Farma.

Berdasarkan laporan Kepala Bagian Komunikasi Perusahaan Bio Farma, Iwan Setiawan sebanyak 2400 unit vaksin Sinovac telah tiba di Indonesia. Bio Farma akan melakukan uji klinis fase III, sedangkan fase I dan II sudah dilakukan di China.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah memastikan dulu bahwa vaksin tersebut aman untuk diujicobakan kepada ribuan relawan di Indonesia.

“Jika benar sudah uji coba fase I dan II, datanya harus transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi," kata Netty lewat keterangan tertulis, Senin (3/8).

"Kita tahu BPOM China pernah mengumumkan adanya sejumlah vaksin di bawah standar yang diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Ini kan berbahaya, apalagi jika digunakan pada anak-anak. Kita harus mengantisipasi hal tersebut agar jangan terjadi di Indonesia,” jelasnya.

Netty mendesak pemerintah untuk dapat memastikan bahwa proses produksi dan pengedaran vaksin Sinovac sudah sesuai standar WHO.

"Jangan sampai ada yang dilewatkan. Sebab vaksin yang cacat produksi atau di bawah standar pasti tidak aman dan membawa risiko tinggi pada penggunanya,” katanya.

Dia menerangkan, jika merujuk pada standar WHO, vaksin harus melalui uji coba ketat sebelum diedarkan ke masyarakat.

Pengujian di laboratorium pada hewan percobaan meliputi uji keamanan, imunogenitas, dan efikasi. Sedangkan uji klinis pada manusia dilakukan sebanyak tiga fase.

Selain itu menurut politisi PKS ini, pemerintah harus bisa menjelaskan kepada masyarakat mengapa vaksin Sinovac yang dipilih untuk diujikan di Indonesia.

"Dari sejumlah produsen dan negara pembuat vaksin Covid-19, kenapa dari China yang diujikan? Ini harus dijelaskan oleh pemerintah kepada publik dengan komunikasi yang baik," katanya.

Transparansi pemerintah, kata dia, menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat selama masa pandemik Covid-19.

"Jangan biarkan publik curiga dan menduga-duga ada sesuatu dalam pengujian vaksin tersebut,” pungkasnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Rmol.id
Kategori:Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DPR RI, DKI Jakarta
wwwwww