Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Viral Ustaz Abdul Somad Dikawal TNI saat Ceramah di Lampung
Peristiwa
4 jam yang lalu
Viral Ustaz Abdul Somad Dikawal TNI saat Ceramah di Lampung
2
Tindaklanjuti Aspirasi 21 Gubernur, DPD RI Gelar FGD Dana Bagi Hasil Sawit
Politik
21 jam yang lalu
Tindaklanjuti Aspirasi 21 Gubernur, DPD RI Gelar FGD Dana Bagi Hasil Sawit
3
Penguatan Identitas Kuliner Lokal, BOPLBF Gelar Pelatihan Makanan Siap Saji dan 'Packaging'
Peristiwa
21 jam yang lalu
Penguatan Identitas Kuliner Lokal, BOPLBF Gelar Pelatihan Makanan Siap Saji dan Packaging
4
LaNyalla Desak Kapolri Usut Kasus Pembunuhan dan Penangkapan Jurnalis di Sulsel
Peristiwa
22 jam yang lalu
LaNyalla Desak Kapolri Usut Kasus Pembunuhan dan Penangkapan Jurnalis di Sulsel
5
PMN Gelontorkan Dana ke Jiwasraya, Fraksi PKS Sebut Menkeu Sakiti Rakyat
DPR RI
21 jam yang lalu
PMN Gelontorkan Dana ke Jiwasraya, Fraksi PKS Sebut Menkeu Sakiti Rakyat
6
"Bicara Buku bareng Wakil Rakyat", Dede Yusuf Soroti Isu Kesejahteraan PMI
Peristiwa
20 jam yang lalu
Bicara Buku bareng Wakil Rakyat, Dede Yusuf Soroti Isu Kesejahteraan PMI
Home  /  Berita  /  Ekonomi

Satu Frekuensinya DPR dan Pemerintah dalam RAPBN 2021

Satu Frekuensinya DPR dan Pemerintah dalam RAPBN 2021
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani. (Foto: Tangkapan layar video BPMI)
Jum'at, 14 Agustus 2020 20:41 WIB

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani menyatakan, DPR berharap pemerintah dapat memperhitungkan secara cermat berbagai kemungkinan dalam mengantisipasi ketidakpastian di masa yang akan datang, serta menyediakan ruang fiskal yang antisipatif sehingga APBN 2021 dapat berjalan dengan efektif.

Meskipun, penyusunan RAPBN 2021 berada dalam situasi pandemi Covid-19 yang berdampak pada ketidakpastian perekonomian global dan nasional.

Hal itu disampaikan Puan dalam pidato pembukaan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jumat (14/8/2020).

“Sebagai instrumen yang sangat penting dan strategis bagi penyelenggaraan negara untuk mensejahterakan rakyat, maka APBN 2021 agar dapat diarahkan untuk penguatan bidang kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan sosial, transformasi strategis, serta penguatan reformasi,” kata Puan.

Senada, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, saat menyampakian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 dan Nota Keuangannya mengatakan, Rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk beberapa hal.

Pertama, mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital. Keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

Karena akan banyak ketidakpastian, kata Presiden RI yang berpidato usai pidato Ketua DPR RI, RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, juga efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan.

“Pelaksanaan reformasi fundamental juga harus dilakukan: reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan. Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu ‘Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi’.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Ekonomi, Pemerintahan, Nasional, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww