Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Heboh, Jenazah Muslimah Dimandikan 4 Pria di RSUD, Suami Almarhumah Dilarang Masuk
Peristiwa
23 jam yang lalu
Heboh, Jenazah Muslimah Dimandikan 4 Pria di RSUD, Suami Almarhumah Dilarang Masuk
2
Imam Masjid Dipukul Pakai Balok Saat Pimpin Shalat Zuhur, Pelakunya Wanita, Ternyata Ini Penyebabnya
Peristiwa
21 jam yang lalu
Imam Masjid Dipukul Pakai Balok Saat Pimpin Shalat Zuhur, Pelakunya Wanita, Ternyata Ini Penyebabnya
3
Jokowi Suruh Tanam Singkong, Prabowo Ini Menhan Apa Mentan Sih?
Pemerintahan
15 jam yang lalu
Jokowi Suruh Tanam Singkong, Prabowo Ini Menhan Apa Mentan Sih?
4
Mundur dari KPK, Febri: Merawat Keyakinan dan Prinsip Lebih Penting
Nasional
21 jam yang lalu
Mundur dari KPK, Febri: Merawat Keyakinan dan Prinsip Lebih Penting
5
Waduh... Ketua Bidang Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Mundur
Kesehatan
15 jam yang lalu
Waduh... Ketua Bidang Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Mundur
6
Indonesia Masuki Resesi, PKS Minta Pemerintah Fokus Perhatikan Masyarakat dan Dunia Usaha
Peristiwa
16 jam yang lalu
Indonesia Masuki Resesi, PKS Minta Pemerintah Fokus Perhatikan Masyarakat dan Dunia Usaha
Home  /  Berita  /  DPR RI

Netty Heryawan Tegaskan Komitmen Pengawasan Perlindungan PMI

Netty Heryawan Tegaskan Komitmen Pengawasan Perlindungan PMI
Rabu, 19 Agustus 2020 18:18 WIB

JAKARTA - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Netty Prasetiyani Heryawan menilai, ironi ketika ada amanat anggaran pendidikan nasional sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi tenaga kerja lokal masih saja terganjal persoalan kompetensi.

“Hari ini agak aneh rasanya, ada mandatory spending 20 persen untuk pendidikan. Tapi masih ada masalah kompetensi bagi tenaga kerja kita sehingga kita masih memasukkan tenaga kerja asing,” kata Netty saat menjadi pembicara undangan dalam webinar bertajuk ‘Menguatkan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran di Masa Pandemi,”. 

Dalam webinar yang berlangsung Rabu (19/8/2020) itu, Netty menyayangkan masih adanya persoalan Indonesia dimasuki Tenaga Kerja Asing (TKA), sementara, “tenaga kita sendiri akhirnya banyak yang harus berjuang baik dengan G to G ataupun B to B,”.

Politisi PKS yang disertasinya juga membahas soal PMI Hongkong itu menegaskan, dirinya berkomitmen untuk menyampaikan hal-hal penting terkait pengawasan (yang bisa ditindaklanjuti, red) oleh Komisi IX DPR RI.

Untuk diketahui, berbagai persoalan PMI (Pekerja Migran Indonesia) mengemuka dalam webinar tersebut. Perwakilan-oerwakilan PMI yang hadir, mengungkap persoalan-persoalan mereka. Di antaranya, terkait dengan perlindungan sosial.

Hadir dalam webinar tersebut, perwakilan BP2MI, perwakilan PMI, perwakilan Koalisi Lawan Corona (KLC), perwakilan dari Persatuan Advokat Indonesia (Peradi), perwakilan BANA & Co. Law Firm, dan lainnya. Webinar juga disiarkan melalui Bravos Radio.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional, Ekonomi

wwwwww