Netty Heryawan Tegaskan Komitmen Pengawasan Perlindungan PMI

JAKARTA - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Netty Prasetiyani Heryawan menilai, ironi ketika ada amanat anggaran pendidikan nasional sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi tenaga kerja lokal masih saja terganjal persoalan kompetensi.

“Hari ini agak aneh rasanya, ada mandatory spending 20 persen untuk pendidikan. Tapi masih ada masalah kompetensi bagi tenaga kerja kita sehingga kita masih memasukkan tenaga kerja asing,” kata Netty saat menjadi pembicara undangan dalam webinar bertajuk ‘Menguatkan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran di Masa Pandemi,”. 

Dalam webinar yang berlangsung Rabu (19/8/2020) itu, Netty menyayangkan masih adanya persoalan Indonesia dimasuki Tenaga Kerja Asing (TKA), sementara, “tenaga kita sendiri akhirnya banyak yang harus berjuang baik dengan G to G ataupun B to B,”.

Politisi PKS yang disertasinya juga membahas soal PMI Hongkong itu menegaskan, dirinya berkomitmen untuk menyampaikan hal-hal penting terkait pengawasan (yang bisa ditindaklanjuti, red) oleh Komisi IX DPR RI.

Untuk diketahui, berbagai persoalan PMI (Pekerja Migran Indonesia) mengemuka dalam webinar tersebut. Perwakilan-oerwakilan PMI yang hadir, mengungkap persoalan-persoalan mereka. Di antaranya, terkait dengan perlindungan sosial.

Hadir dalam webinar tersebut, perwakilan BP2MI, perwakilan PMI, perwakilan Koalisi Lawan Corona (KLC), perwakilan dari Persatuan Advokat Indonesia (Peradi), perwakilan BANA & Co. Law Firm, dan lainnya. Webinar juga disiarkan melalui Bravos Radio.***