Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jokowi Suruh Tanam Singkong, Prabowo Ini Menhan Apa Mentan Sih?
Pemerintahan
20 jam yang lalu
Jokowi Suruh Tanam Singkong, Prabowo Ini Menhan Apa Mentan Sih?
2
Waduh... Ketua Bidang Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Mundur
Kesehatan
20 jam yang lalu
Waduh... Ketua Bidang Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Mundur
3
Indonesia Masuki Resesi, PKS Minta Pemerintah Fokus Perhatikan Masyarakat dan Dunia Usaha
Peristiwa
20 jam yang lalu
Indonesia Masuki Resesi, PKS Minta Pemerintah Fokus Perhatikan Masyarakat dan Dunia Usaha
4
FSP Sinergi BUMN Pastikan Kawal Klasterisasi BUMN dan Ciptaker
Ekonomi
15 jam yang lalu
FSP Sinergi BUMN Pastikan Kawal Klasterisasi BUMN dan Ciptaker
5
Istri Meninggal, Ruslan Buton Ajukan Izin Hadiri Pemakaman
Peristiwa
20 jam yang lalu
Istri Meninggal, Ruslan Buton Ajukan Izin Hadiri Pemakaman
6
Gawat... Kata Kemenkeu, Indonesia Sudah Resesi
Ekonomi
18 jam yang lalu
Gawat... Kata Kemenkeu, Indonesia Sudah Resesi
Home  /  Berita  /  Peristiwa

Raih Gelar Doktor dari IPB, Sekjen DPR Optimis Wujudkan Parlemen Moderen

Raih Gelar Doktor dari IPB, Sekjen DPR Optimis Wujudkan Parlemen Moderen
Sekjen DPR, Indra Iskandar. (Istimewa)
Rabu, 19 Agustus 2020 17:28 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Indra Iskandar optimis bisa mewujudkan parlemen moderen. Terlebih lagi, fungsi Kesetjenan sebagai supporting kinerja DPR RI dituntut dapat mewujudkan DPR RI yang terbuka dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Demikian diungkapkan Indra Iskandar usai menjalani serangkaian sidang terbuka promosi doktoral di bidang Ilmu Manajemen Bisnis yang digelar Sekolah Bisnis IPB, Bogor, Rabu (19/8/2020).

"Perubahan yang cepat dikarenakan teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat saat teknologi digital mulai digunakan. Pada Era seperti ini maka kita akan mengalami kelimpahan/abundance pada Organisasi, SDM dan teknologi," ujar Indra, Rabu (19/8/2020).

Dengan hasil disertasinya yang berjudul 'Strategi Pengembangan Kapabilitas Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi untuk Meningkatkan Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia', Indra menjelaskan, bahwa dirinya berperan penting dalam mewujudkan parlemen moderen.

Menurutnya, dalam kondisi saat ini, keberadaan parlemen modern sebagai resolusi DPR RI tahun 2019 sudah menjadi kebutuhan DPR. Sama halnya dengan parlemen di negara-negara lain, konsep parlemen modern sudah diperlukan untuk menjawab tantangan jaman yang semakin maju dan berbasis teknologi.

"Secara umum, parlemen di seluruh dunia juga menghadapi tantangan yang sama akibat dampak globalisasi serta tuntutan masyarakat terhadap informasi," ungkapnya.

Ia menjelaskan, terbentuknya sistem organisasi Setjen yang modern yang didukung Sumber Daya Manusia unggul dan berbasis TIK (Organisasi masa depan) serta didukung Regulasi (Pemerintah, Internal/Renstra/RITIK) dan komitmen semua pihak yang kuat.

Namun, lanjut Indra, Indikator kinerja dan kontrol sistem pendukung yang andal dan paripurna dalam mewujudkan parlemen modern tidak hanya cukup dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi tetapi dibutuhkan integrasi penggunaan TIK antar unit serta kompetensi, kualitas dan sikap kerja SDM yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan TIK.

Indra mengatakan, Setjen sebagai sistem pendukung utama DPR RI berada di bawah eksekutif dan pimpinan DPR RI sebagai lembaga politik menjadi aktor kunci dalam mewujudkan parlemen modern didukung dengan keleluasaan dalam hal regulasi sebagai kebutuhan agar andal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Parlemen modern yang ditandai dengan keterbukaan, teknologi informasi dan representasi menjadi suatu keniscayaan dengan SDM yang unggul berbasiskan teknologi informasi terkini sebagai sistem organisasi pendukung yang efektif, profesional, modern dan mandiri," tuturnya.

Selain itu, Ia menambahkan, kebaruan lainnya yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah secara teori ketika dimensi kapabilitas organisasi sudah diterapkan dengan baik akan menimbulkan kekakuan pada organisasi. Tetapi Setjen DPR yang menggunakan 4 dimensi kapabilitas organisasi dan mengimplementasikannya untuk meningkatkan kinerja tanpa menimbulkan kekakuan pada organisasi Setjen DPR.

"Hal ini terjadi dikarenakan setjen DPR harus profesional, tidak memihak dan melayani DPR yang membutuhkan fleksibilitas," tegasnya.***


wwwwww