Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Viral Ustaz Abdul Somad Dikawal TNI saat Ceramah di Lampung
Peristiwa
10 jam yang lalu
Viral Ustaz Abdul Somad Dikawal TNI saat Ceramah di Lampung
2
Gus Jazil: Empat Pilar MPR Bukan Soal Pemahaman Tapi Praktik Sehari-hari
MPR RI
8 jam yang lalu
Gus Jazil: Empat Pilar MPR Bukan Soal Pemahaman Tapi Praktik Sehari-hari
3
Pengamat Bilang, Sejak Dipimpin Luhut, Corona Bukan Mereda Malah Menggila
Kesehatan
8 jam yang lalu
Pengamat Bilang, Sejak Dipimpin Luhut, Corona Bukan Mereda Malah Menggila
4
Perdana dan di Tengah Pandemi, Petani Batang Ekspor Bawang Putih untuk Obat
Ekonomi
22 jam yang lalu
Perdana dan di Tengah Pandemi, Petani Batang Ekspor Bawang Putih untuk Obat
5
Prakerja Gelombang 10 Dibuka untuk Capai Kuota, Rp672an Miliar dari RKUN Belum Diputus
Ekonomi
20 jam yang lalu
Prakerja Gelombang 10 Dibuka untuk Capai Kuota, Rp672an Miliar dari RKUN Belum Diputus
6
Penguatan Kerjasama Kehutanan Indonesia-Korea, Proyek di Riau termasuk Pendorong
Pemerintahan
22 jam yang lalu
Penguatan Kerjasama Kehutanan Indonesia-Korea, Proyek di Riau termasuk Pendorong
Home  /  Berita  /  Kesehatan

Kata Warga soal Vaksinasi

Kata Warga soal Vaksinasi
Tangkapan layar Instagram terkait tanggapan warga soal vaksinasi.
Senin, 24 Agustus 2020 04:09 WIB

JAKARTA – "Meeting kemarin, Bos saya bilang, nanti kami akan divaksin, ada TNI juga katanya," kata seorang pekerja wanita di Jakarta dalam sebuah perbincangan dengan GoNews.co, Jumat (21/8/2020) lalu.

Wanita yang tinggal di Jakarta Selatan dan bekerja di kawasan Jakarta Utara ini mengaku, belum bisa menentukan sikap

"Nggak tahu deh nih, liat nanti," ujar dia.

Dalam perbincangan pekan sebelumnya, Ia mengaku akan menolak vaksinasi. "Bukan cuma saya, warga saya juga kayaknya menolak,".

"Wong waktu ramai-ramai rapid test aja kita-kita pada nggak mau. Yang alasan ke toilet lah, apa lah," tutur wanita yang hampir bisa dibilang sebagai tulang punggung rumah tangga itu sejak suaminya yang berprofesi sebagai ojek online tak lagi bisa mencukupi kebutuhan keluarga saat ini.

Warga lain, MS dan M, warga Cawang, Jakarta Timur, tegas menyatakan enggan divaksin. Bahkan, jika mereka harus terlibat dalam ketegangan karena menolak divaksin.

"Kalau perlu dari sekarang saya akan bilang pada RT. Dia harus data dari sekarang, siapa warganya yang bersedia dan siapa yang tidak. Saya tidak bersedia," tegas M, pria perantauan dari Madura yang berprofesi sebagai pemborong di Jakarta ini.

Penolakan terhadap vaksinasi, sebatas penelusuran GoNews.co juga diakui oleh A, warga Halim, Jakarta Timur, buruh kasar yang menyambi sebagai pengojek di Jakarta Selatan. Pria yang asli berdarah betawi Duren Tiga, Jakarta Selatan ini, meyakini warga betawi di kampung asalnya akan menolak vaksinasi.

Penolakan terhadap vaksinasi, juga terjadi di media sosial Instagram. Akun @crispynmelang mempertanyakan, "kalau mau menolak vaksin, bisa tidak Mbak?".

Ia bertanya di kolom komentar sebuah akun yang mengunggah ihwal korelasi (kebetulan atau tidak) antara penangkapan mantan jurnalis, Jerinx, dengan penandatanganan kerjasama vaksin antara Indonesia dengan Sinovac.

Akun @tensteve yang menanggapi pertanyaan tersebut menulis, "bisa menolak, tapi mereka akan memaksa dengan cara halus. Contohnya, belum boleh kerja kalau belum divaksin,".

Untuk diketahui, menurut Aktivis HAM United Nation yang juga Juru bicara Koalisi Lawan Corona (KLC), Nukila Evanty, dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang dimungkinkan untuk menolak vaksinasi jika vaksinasi dilakukan dengan paksaan.

"Perpsektif HAM adalah jika memaksa seseorang untuk divaksinasi Covid-19 misalnya, adalah pelanggaran terhadap hak fundamental manusia atas otonomi pribadi, yaitu hak atas integritas tubuh. Pada dasarnya, hak atas integritas tubuh berarti setiap orang dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan terhadap tubuhnya," Nukila dalam sebuah diskursus di Instagram, beberapa waktu lalu.

Ia melanjutkan, "Pembatasan apapun atas hak integritas tubuh tersebut, gangguan apapun terhadap integritas tubuh individu, memerlukan hukum yang eksplisit,". 

"Perundang-undangan apapun yang dikeluarkan pemerintah seperti Inpres, Peppres, harus ditafsirkan dengan sangat ketat dan harus konsisten dengan UU HAM atau Deklarasi HAM (DUHAM). Pembenaran yang jelas berarti harus ada tujuan yang masuk akal untuk misalnya mewajibkan vaksinasi yang membolehkan 'menolak vaksinasi'" kata Nukila.

Dengan posisi TNI-Polri sebagai pengkoordinasi agenda vaksinasi, Nukila mendorong adanya koordinasi sipil-militer yang baik. "Berdasarkan prinsip kemanusiaan, keterpaduan demi kecepatan, ketepatan dan pendayagunaan serta penghormatan HAM,".

Saat ini, meski ada yang menolak vaksinasi, masih ada warga negara Indonesia yang bersedia untuk divaksin. Setidaknya, seorang pekerja di warung makan di bilangan Cilandak, Jakarta, mengaku bersedia asalkan pemerintah menjamin vaksin itu baik bagi dirinya.

"Mau aja, kalau memang itu baik untuk kita," kata pria asal Brebes, Jawa Tengah, pekan lalu. Ia mengisahkan, ada banyak kasus positif Covid-19 di desa-desa tetangga kampungnya. Beruntung, bantuan sembako juga banyak disalurkan kepada warga di tengah gangguan perekonomian rumah tangga warga di sekitar kampungnya lantaran pandemi Covid-19.***


Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Jawa Tengah, DKI Jakarta, GoNews Group, Kesehatan, Nasional

wwwwww