6 Bulan PSBB Tak Buahkan Hasil Positif, Aktivis Kesal

JAKARTA – Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah berlangsung selama 6 bbulan. Hari ini, Kamis (27/8/2020), adalah masa perpanjangan PSBB transisi menuju New Normal.

Tapi PSBB yang telah berlangsung cukup lama itu, dinilai tak berhasil dalam menanggulangi pandemi. Terus meningkatnya angka kasus positif Covid-19 dan lemahnya daya beli masyarakat, menjadi indikator sederhana yang kasat mata. Pertumbuhan ekonomi kuartal III, bahkan diprediksi kembali negatif, sehingga Indonesia menuju pertumbuhan negatif selama 2 kuartal berturut-turut.

Baca Juga: Semangat Baru KLC: 'You Could be In The Book'

Baca Juga: PMI Taiwan Menjerit, KLC Dorong Penguatan Peran BP2MI

"Mengapa negara lain bisa pulih kembali seperti Malaysia, New Zealand, Thailand, Taiwan?" tanya aktivis sosial kemanusiaan, Nukila Evanty, Kamis (27/8/2020).

"Kalau saya kecewa ini, karena saya paling patuh sedunia. 6 bulan sejak maret 2020, saya nggak pernah keluar rumah, terpaksa keluar rumah pun dengan protokol kesehatan," ungkap Nukila dalam pernyataan tertulisnya.

Baca Juga: Kata Warga soal Vaksinasi

Baca Juga: KLC Buka Pengaduan Masyarakat Terdampak Covid19

Baca Juga: Hari Anti Perbudakan dan Perdagangan Manusia, Titik Balik Perlindungan PMI

"Jadi ngapain ya kemarin-kemarin pemerintah pake half lockdown, perpanjang PSBB, nggak ke kantor, di-rapid test. Banyak karyawan, rumah tangga anggota keluarganya di PHK dan dirumahkan, anak-anak  belajar dari rumah dengan biaya yang tinggi karena beli kuota internet, handphone dan laptop? Jadi apa reward buat kami yang patuh di rumah," gerutu Nukila.

Ia betul mempertanyakan akurasi formula kebijakan yang digunakan pemerintah dalam penanggulangan Pandemi.

Baca Juga: Jika Hidup Harus Berdampingan dengan Covid19, Seberapa Bahaya Virus Ini bagi Nyawa Manusia

"Apa formulanya Pak, Bu? Selain vaksin yang masih lama dan program-program prakerja," tandas Nukila kesal.

Nukila yang juga dikenal sebagai juru bicara aliansi masyarakat sipil, Koalisi Lawan Coro (KLC) itu mengatakan, sejak lama pihaknya selalu menekankan 3 hal intervensi yang paling bisa dan sederhana untuk dilakukan.

Baca Juga: 'Data Base' Kependudukan Cegah Tumpang Tindih Bantuan Ekonomi Masyarakat Selama PSBB

Baca Juga: Mudik Dilarang, PSBB Tak lagi Relevan

Pertama, kata Nukila, Perusahaan/Lembaga apa pun yang merumahkan atau mem-PHK pegawai/karyawannya segera mempekerjakan korban PHK tersebut.

Kata Nukila, "Orang tak butuh duit subsidi, orang butuh lapangan kerja. Bapak Ibu Eksekutor lalu mengawasi dan menerapkan mekanisme sanksi,".

Kedua, Pemerintah sejak lama harusnya mensubsidi vitamin dan obat-obataan, termasuk swab gratis terutama untuk kelompok rentan, orang tua dan anak-anak. "Plus pengetatan protokol kesehatan,".

Ketiga, pemerintah sejak lama seharusnya memberi bantuan konkret pada para orang tua yang tak mampu, dan anak-anak di perbatasan.

"Beri mereka kuota internet gratis dan perangkatnya (Hp, laptop), atau menyediakan ruang sekolah di zona hijau dengan protokol kesehatan yang ketat," pungkas Nukila.***