Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Viral Ustaz Abdul Somad Dikawal TNI saat Ceramah di Lampung
Peristiwa
5 jam yang lalu
Viral Ustaz Abdul Somad Dikawal TNI saat Ceramah di Lampung
2
Tindaklanjuti Aspirasi 21 Gubernur, DPD RI Gelar FGD Dana Bagi Hasil Sawit
Politik
23 jam yang lalu
Tindaklanjuti Aspirasi 21 Gubernur, DPD RI Gelar FGD Dana Bagi Hasil Sawit
3
Penguatan Identitas Kuliner Lokal, BOPLBF Gelar Pelatihan Makanan Siap Saji dan 'Packaging'
Peristiwa
23 jam yang lalu
Penguatan Identitas Kuliner Lokal, BOPLBF Gelar Pelatihan Makanan Siap Saji dan Packaging
4
LaNyalla Desak Kapolri Usut Kasus Pembunuhan dan Penangkapan Jurnalis di Sulsel
Peristiwa
23 jam yang lalu
LaNyalla Desak Kapolri Usut Kasus Pembunuhan dan Penangkapan Jurnalis di Sulsel
5
PMN Gelontorkan Dana ke Jiwasraya, Fraksi PKS Sebut Menkeu Sakiti Rakyat
DPR RI
23 jam yang lalu
PMN Gelontorkan Dana ke Jiwasraya, Fraksi PKS Sebut Menkeu Sakiti Rakyat
6
"Bicara Buku bareng Wakil Rakyat", Dede Yusuf Soroti Isu Kesejahteraan PMI
Peristiwa
22 jam yang lalu
Bicara Buku bareng Wakil Rakyat, Dede Yusuf Soroti Isu Kesejahteraan PMI
Home  /  Berita  /  Politik

Pembahasan RUU MK Dilanjutkan, Herman Herry: Proses Rekrutmen Hakim MK harus Transparan dan Akuntabel

Pembahasan RUU MK Dilanjutkan, Herman Herry: Proses Rekrutmen Hakim MK harus Transparan dan Akuntabel
Senin, 31 Agustus 2020 20:00 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry berharap proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Hal itu disampaikan Herman selepas pembahasan tingkat I RUU Mahkamah Konstitusi antara Komisi III DPR RI bersama Menkumham, Menpan-RB, dan perwakilan Kemenkeu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (31/8/2020).

"Melalui RUU ini harapannya dapat memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi, khususnya dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka, mempunyai peranan penting guna menegakkan keadilan dan prinsip negara hukum sesuai kewenangan dan kewajibannya," tutur HH, panggilan Herman, kepada wartawan.

"Secara khusus di RUU ini, DPR bersama Pemerintah menyetujui agar proses rekrutmen hakim MK di masing-masing lembaga negara, yakni Presiden, DPR, dan MA, mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas agar masyarakat bisa bersama-sama melakukan pengawasan terhadap proses rekrutmen tersebut," ujar politikus asal Ende, Nusa Tenggara Timur, ini.

Dalam rapat tersebut seluruh fraksi di Komisi III DPR RI menyetujui pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau yang disebut RUU MK ini dilanjutkan ke pembahasan tingkat II.

Rapat tersebut, merupakan lanjutan setelah pekan lalu pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang RUU MK. DIM RUU MK yang disampaikan pemerintah berjumlah total 121.

Sebanyak 101 diantaranya merupakan DIM yang dinyatakan tetap, 8 DIM bersifat redaksional, 10 DIM bersifat substansi, dan 2 lagi merupakan DIM yang bersifat substansi baru.

Pembahasan RUU MK lantas dilanjutkan oleh Panitia Kerja (Panja) RUU MK, yang menghasilkan sejumlah poin penting, di antaranya perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK dari 2,5 tahun menjadi 5 tahun serta usia minimal hakim Mahkamah Konstitusi menjadi 55 tahun.

"Komisi III DPR menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pemerintah yang mewakili Presiden, yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran yang diwakili oleh Direktur Jenderal Anggaran," tutur Herman saat menutup rapat.***


wwwwww