Tak Punya 'Jagoan', PKS Abstain di Pilkada Solo

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipastikan abstain dalam Pilkada Solo, 9 Desember 2020. Kepastian tersebut disampaikan Presiden PKS Sohibul Iman di Jakarta, Sabtu (29/8). Sikap abstain dikarenakan DPD PKS tidak kunjung mendapatkan teman koalisi untuk mengusung bakal calon di Pilkada Solo.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD PKS Solo Sugeng Riyanto membenarkan kabar tersebut. Menurut dia, keputusan DPP tersebut sudah sejalan dengan sikap DPD. Pihaknya juga selalu menjalin komunikasi dengan DPP melalui DPW PKS Jawa Tengah.

"Artinya kami sajikan progres perkembangan Pilkada ibaratnya kan day to day. Lalu melalui DPW tentu saja, DPD PKS Solo kemudian ke DPP PKS di Jakarta. Dari dinamika itu DPD pada posisi tidak mempunyai kecenderungan pada salah satu kandidat dari 2 bakal calon yang nanti akan bersaing. Ketika DPP menyampaikan hal tersebut, saya kira sebangun dengan sikap kami di Solo," ujar Sugeng saat dihubungi wartawan, Sabtu (29/8).

Sugeng menegaskan, dengan sikap DPP tersebut, pihaknya tetap akan bersikap abstain dalam Pilkada Solo. DPD PKS Solo bersikap taat kepada keputusan DPP. Sugeng menilai tidak masalah atau sanksi hukum jika ada salah satu partai yang anstain dalam Pilkada mendatang.

"Juga tidak akan menjadi preseden atau memberikan pembelajaran dalam proses demokratisasi. Justru sikap abstain PKS Solo ini adalah pembelajaran demokrasi yang terbajak," tandasnya.

"Dalam prosesnya kita kan sama-sama tahu. Bahwa ada kekuatan yang luar biasa, kekuatan istana dalam hal ini, yang ikut bermain. Dan nanti akan ikut kontestasi dalam Pilkada Solo. Ini tentu tidak arif dalam konteks demokrasi yang dewasa. Ini preseden negatif," sambungnya.

Sugeng menambahkan, akan ada beberapa opsi saat har H pemilihan nanti. Para kader bisa datang ke TPS dan menggunakan kartu untuk abstain atau memilih tidak datang ke TPS sama sekali. Secara teknis, penerapan abstain baru akan dibicarakan.

Sikap resmi, lanjut Sugeng, akan diformalkan sembari menunggu surat resmi dari DPP PKS. Setelah surat resmi atau rekomendasi diberikan, pihaknya akan melakukan sosialisasi ke seluruh kader partai.

"Apapun lampu hijau statement dari Presiden PKS itu, menjadi gambaran yang cukup terang terkait dengan sikap kami," pungkas dia.***