Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sempat Dikira Hoaks, Kasus Anak yang Dibuang Ibu di Jalanan di Riau Sudah Ditangani Polisi
Peristiwa
21 jam yang lalu
Sempat Dikira Hoaks, Kasus Anak yang Dibuang Ibu di Jalanan di Riau Sudah Ditangani Polisi
2
Cerita Viral Anak Dibuang Dengan Sepucuk Surat, Orangtua Cabut Kuku Tangan Anak Pakai Tang
Peristiwa
22 jam yang lalu
Cerita Viral Anak Dibuang Dengan Sepucuk Surat, Orangtua Cabut Kuku Tangan Anak Pakai Tang
3
Misterius, Mushola Darussalam Pasar Kemis Dicoret-Coret OTK dengan Tulisan 'Saya Kafir' dan Anti Islam
Peristiwa
11 jam yang lalu
Misterius, Mushola Darussalam Pasar Kemis Dicoret-Coret OTK dengan Tulisan Saya Kafir dan Anti Islam
4
DPR Sampaikan Duka Cita Longsor Tarakan
DPR RI
16 jam yang lalu
DPR Sampaikan Duka Cita Longsor Tarakan
5
10 Santri Ponpes Selamat dan 15 Petugas UPPKB Subah Positif Covid-19
Kesehatan
12 jam yang lalu
10 Santri Ponpes Selamat dan 15 Petugas UPPKB Subah Positif Covid-19
6
Parlemen minta Pemerintah Turunkan Harga Tes Swab
DPR RI
15 jam yang lalu
Parlemen minta Pemerintah Turunkan Harga Tes Swab
Home  /  Berita  /  Politik

Pembahasan RUU BI, Anies Byarwati Ingatkan Perlu Masukan dari Ahli Ekonomi

Pembahasan RUU BI, Anies Byarwati Ingatkan Perlu Masukan dari Ahli Ekonomi
Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati. (Istimewa)
Selasa, 01 September 2020 13:08 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR mulai membahas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI).

Pada Senin, 31 Agustus 2020, diketahui rapat Baleg dilaksanakan dengan agenda presentasi Tenaga Ahli Baleg atas Penyusunan RUU tentang BI .

Diantara usulan perubahan yang cukup krusial, yakni terkait usulan dibentuknya Dewan Moneter dan pencabutan kewenangan OJK untuk mengawasi bank.

Dewan Moneter diusulkan memiliki kewenangan untuk membantu BI dan pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter. Dewan Moneter juga akan mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan moneter agar sejalan dengan kebijakan umum pemerintah di bidang ekonomi.

Dewan Moneter terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri negara yang membidangi keuangan, Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, dan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terkait dengan tugas pengawasan bank yang selama ini dilaksanakan oleh OJK, diusulkan untuk dialihkan kepada Bank Indonesia. Pengalihan kembali fungsi pengawasan bank dari OJK kepada BI juga meliputi infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, sistem dokumentasi, dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum yang dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Anis Byarwati menegaskan Baleg perlu meminta masukan dari para ahli ekonomi untuk menimbang usulan-usulan perubahan yang disampaikan Tenaga Ahli Baleg. "Karena banyak sekali hal-hal mendasar yang sifatnya prinsip, diusulkan untuk di ubah," kata Anis kepada wartawan, Selasa, (1/9/2020) di Jakarta.

Terkait dengan usulan pembentukan Dewan Moneter dan kelembagaan OJK yang kehilangan kewenangan pengawasan, anggota Komisi XI DPR ini menekankan agar poin-poin usulan perubahan dicermati dengan mendalam.

Untuk itu, kritik dan saran dari para ahli sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan RUU BI tersebut. "Saya mengusulkan agar RUU ini mendapatkan banyak masukan dari para pakar terkait," pungkasnya.***


wwwwww