Azis Syamsuddin Apresiasi Presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bidang Korpolkam, Azis Syamsuddin mengucapkan selamat atas berakhirnya masa Presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB untuk periode bulan Agustus 2020.

Dirinya mengapresiasi dan memberikan sebuah penghargaan atas upaya Indonesia memimpin berbagai sidang Dewan Keamanan termasuk memfasilitasi tercapainya sejumlah kesepakatan antar seluruh anggota Dewan Keamanan dan menghasilkan berbagai konsensus dan resolusi yang berguna bagi perdamaian dunia.

"Selama bertindak sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB, Delegasi Indonesia mampu memberikan kontribusi yang penting bagi kemajuan diplomasi Indonesia, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip multilateralisme yang adil di kancah Internasional," Kata Azis Syamsuddin dalam keterangan pers di Jakarta (4/9/2020).

Politisi Golkar itu mengatakan bahwa saat ini wajah ancaman yang dihadapi setiap Negara dan Bangsa bukan lagi Negara lain, melainkan sesuatu yang melampaui dirinya seperti masalah perubahan iklim, kerusakan lingkungan hidup, krisis energi, dan masalah pandemi.

"Semua masalah di atas mengancam kehidupan semua Bangsa tanpa pandang bulu, dan solusinya tidak mungkin ditanggulangi sendiri oleh tiap Bangsa. Tanpa semangat gotong royong, solidaritas, dan kerjasama multilateral, semua tantangan global itu akan sulit kita atasi," ujarnya.

Azis Syamsuddin menjelaskan bahwa Indonesia selaku Presiden Dewan Keamanan PBB berhasil menjaga prinsip-prinsip multilateralisme dalam setiap sidang dan proses pengambilan keputusan di DK PBB.

Terkait adanya protes, penolakan dan veto dari suatu negara terhadap resolusi yang diusulkan oleh Indonesia, itu hal biasa dalam demokrasi dan kerangka kerjasama mulilateralisme.

"Tentunya hal ini mengharumkan nama Bangsa dan patut kita apresiasi setinggi tingginya," tutupnya.

Seperti diketahui di bawah Presidensi Indonesia, Dewan Keamanan PBB telah mengesahkan 4 resolusi seperti perdamaian di Lebanon, Perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Somalia, perpanjangan rezim sanksi di Mali serta mengenai personel penjaga perdamaian perempuan yang di prakarsai oleh Indonesia yang merupakan resolusi pertama dalam sejarah Diplomasi Indonesia di Dewan Keamanan PBB dan di sponsori 97 Negara Dewan Keamanan PBB.***