Rapat DPR, Politikus PAN Ini Ungkapkan Keraguan Keislaman Menteri Agama

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PAN Ali Taher berbicara tentang keraguannya terhadap keislaman Menteri Agama Fachrul Razi. Ali mengaku keraguan itu muncul kala Fachrul berbicara tentang agen radikalisme good looking.

Keraguan itu disampaikan Ali saat rapat kerja bersama Menag di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2020). Ali mengatakan pertanyaan mengenai keislaman Fachrul itu muncul setelah dirinya membaca surat al-Qiyamah. "Saya membaca itu, air mata saya keluar, kemudian saya teringat Menteri Agama. Kok tega menyatakan bapak ustaz dan guru ngaji itu adalah bibit-bibit radikalisme," ujar Ali dengan suara lirih.

"Sampai saya bertanya, Pak Menteri Agama Islam atau bukan. Saya mohon maaf perasaan suudzon terhadap seseorang tidak boleh sebenarnya, tapi perasan tak enak," imbuhnya sambil meninggikan nada bicara.

Ali mengaku hatinya hancur mendengar pernyataan Fachrul tentang agen radikalisme good looking. Ali pun meminta Fachrul berhenti berkata radikalisme. Sebab, menurutnya, Islam itu penuh kasih sayang.

"Dengan demikian, menurut pandangan saya, Pak Menteri Agama, sekali lagi saya mengajak berhenti berkata radikalisme. Berhenti berkata radikalisme. Islam yang kita pahami Islam yang rahmatan lil alamin," tegasnya.

Dalam rapat itu, Ali tampak emosional. Ia juga terdengar menangis saat menyarankan Fachrul untuk tak lagi bicara radikalisme.

"Apalagi saat terakhir, Pak Menteri, mohon maaf, ini kedua kali bicara radikalisme. Pak Menteri Agama gagal paham mengenai fungsi-fungsi agama dan fungsi pendidikan di Kemenag Republik kita yang tercinta ini," kata Ali.

Ali bahkan menyebut Fachrul tidak cocok menjadi Menag. Menurutnya, Fachrul lebih cocok menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan atau Menteri Menko Polhukam.

"Tanpa ingin mengecilkan Kemenag, tidak sama sekali. Tetapi saya bicara soal checks and balances, saya hanya ingin bicara bahwa Pak Menteri ini cocoknya jadi Menteri Pertahanan dan Keamanan, menjadi Menteri Menko Polhukam, ketimbang Kementerian Agama," ujar Ali.***