Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sempat Dikira Hoaks, Kasus Anak yang Dibuang Ibu di Jalanan di Riau Sudah Ditangani Polisi
Peristiwa
5 jam yang lalu
Sempat Dikira Hoaks, Kasus Anak yang Dibuang Ibu di Jalanan di Riau Sudah Ditangani Polisi
2
Tim Satgas Penanganan Covid-19 Punya Manfaat Ganda
Sepakbola
9 jam yang lalu
Tim Satgas Penanganan Covid-19 Punya Manfaat Ganda
3
Cerita Viral Anak Dibuang Dengan Sepucuk Surat, Orangtua Cabut Kuku Tangan Anak Pakai Tang
Peristiwa
6 jam yang lalu
Cerita Viral Anak Dibuang Dengan Sepucuk Surat, Orangtua Cabut Kuku Tangan Anak Pakai Tang
4
Kemenkop UKM masih Kejar 2 Juta Pelaku UKM Lagi
Pemerintahan
21 jam yang lalu
Kemenkop UKM masih Kejar 2 Juta Pelaku UKM Lagi
5
Persib Bandung Putuskan Tinggal di Yogyakarta
Sepakbola
9 jam yang lalu
Persib Bandung Putuskan Tinggal di Yogyakarta
6
Digelar Virtual, SKB CPNS Setjen DPR Diupayakan Transparan
DPR RI
21 jam yang lalu
Digelar Virtual, SKB CPNS Setjen DPR Diupayakan Transparan
Home  /  Berita  /  Politik

Pemilih TMS Masuk Daftar Pemilih Pilkada 2020

Pemilih TMS Masuk Daftar Pemilih Pilkada 2020
Ketua Bawaslu RI, Abhan. (Istimewa)
Kamis, 10 September 2020 15:10 WIB

JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan, mengungkapkan, ada ribuan pemilih tidak memenuhi syarat yang masuk dalam daftar pemilih model A-KWK Pilkada 2020.

"Hasil pengawasan, ada ribuan pemilih TMS di pemilu 2019 yang masuk ke daftar pemilih model A-KWK di Pilkada saat ini," kata Abhan dalam rapat dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Selain itu, kata Abhan, audit yang telah dilakukan Bawaslu juga menemukan ada puluhan rumah yang tak didatangi petugas pencoklitan. Sehingga, "Bawaslu dalam hal ini Panwascam merekomendaskan perbaikan kepada PPK. Dengan melampirkan daftar nama pemilih,". 

Selain itu, Bawaslu juga menemukan adanya potensi Calon Tunggal di 28 Kabupaten/Kota. Terhadap hal ini, kata Abhan, Bawaslu telah merekomendasikan agar KPU memberi perhatian khusus dalam menjaga kondusifitas dan menjamin pelaksanaan Pilkada yang terikat dengan protokol kesehatan dan pembatasan sosial.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, DPR RI, Nasional, Politik

wwwwww