Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Misterius, Mushola Darussalam Pasar Kemis Dicoret-Coret OTK dengan Tulisan 'Saya Kafir' dan Anti Islam
Peristiwa
18 jam yang lalu
Misterius, Mushola Darussalam Pasar Kemis Dicoret-Coret OTK dengan Tulisan Saya Kafir dan Anti Islam
2
10 Santri Ponpes Selamat dan 15 Petugas UPPKB Subah Positif Covid-19
Kesehatan
19 jam yang lalu
10 Santri Ponpes Selamat dan 15 Petugas UPPKB Subah Positif Covid-19
3
DPR Sampaikan Duka Cita Longsor Tarakan
DPR RI
24 jam yang lalu
DPR Sampaikan Duka Cita Longsor Tarakan
4
Parlemen minta Pemerintah Turunkan Harga Tes Swab
DPR RI
23 jam yang lalu
Parlemen minta Pemerintah Turunkan Harga Tes Swab
5
Pembahasan Omnibuslaw Ciptaker di Hotel sesuai Tatib, Parlemen Menjelaskan
DPR RI
7 jam yang lalu
Pembahasan Omnibuslaw Ciptaker di Hotel sesuai Tatib, Parlemen Menjelaskan
6
DPD RI Tanggung Jawab Penguatan Otonomi Daerah
Politik
18 jam yang lalu
DPD RI Tanggung Jawab Penguatan Otonomi Daerah
Home  /  Berita  /  Politik

Polri harus Transparan Ungkap Penyerangan Terhadap Syeikh Ali Jaber

Polri harus Transparan Ungkap Penyerangan Terhadap Syeikh Ali Jaber
Selasa, 15 September 2020 09:51 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah meminta kepolisian bertindak cepat, tepat dan transparan dalam mengusut tuntas motif pelaku penyerangan terhadap ulama Syeikh Ali Jaber agar kasus ini tidak dipolitisasi pihak-pihak tertentu yang ingin memperkeruh situasi.

"Transparansi aparat penegak hukum dalam mengusut kasus ini akan sangat menentukan apakah kasus ini terbuka untuk dipolitisiasi atau tidak," kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/9/20).

Basarah mengecam keras tindakan penusukan terhadap ulama dan pendakwah Syekh Ali Jabeer yang terjadi Minggu (13/9/20) kemarin.

Dia menilai Polri seharusnya mengungkapkan saja ke publik siapa pelakunya, apa motifnya, benar tidak pelakunya sakit jiwa, dan lakukan uji publik agar masyarakat menjadi tenang.

Polisi PDI Perjuangan ini mengatakan dalam negara Pancasila terdapat jaminan kebebasan baik untuk memeluk agama maupun melaksanakan perintah agama masing-masing, termasuk di dalamnya kebebasan untuk berdakwah dengan cara yang leluasa dan bertanggung jawab.

Karena itu menurut dia wajar jika masyarakat marah pemuka agama mereka hendak dibunuh atau dilukai karena tindakan itu tidak sesuai dengan amanat Pancasila.

"Pengusutan secara transparan juga membuat kasus ini tidak mudah dipolitisasi sekelompok orang yang memang punya agenda merusak persatuan nasional bangsa Indonesia," ujarnya.

Basarah menilai, terlepas apa pun motifnya, penyerangan terhadap Syekh Ali Jaber tidak dapat dimaknai hanya sebagai serangan kepada yang bersangkutan secara pribadi.

Namun menurut dia tindakan itu merupakan serangan terhadap konsensus final berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dan UUD 1945.

"Hal ini diperkuat oleh Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menjamin setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya. Untuk itu Pasal 29 ayat (2) konstitusi Republik Indonesia mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya," katanya.

Dalam konteks itu menurut dia, negara harus hadir dalam melindungi segenap bangsa Indonesia terutama dalam menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk menjalankan perintah agamanya.

Dia mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini secara cepat dan transparan dan mengumumkan kepada publik secara berkala.

Ahmad Basarah berharap kegiatan dakwah oleh agama apa pun harus terus dilakukan karena dakwah mereka pasti menganjurkan kebaikan buat bangsa dan negara.

"Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan, dan jika ada agama yang mengajarkan keburukan, itu pasti bukan agama. Karena itu semua pemuka agama, agama apa pun, harus dilindungi dan diberi kebebasan menyampaikan dakwah mereka," ujarnya.

Basarah mengajak masyarakat tidak terprovokasi terkait penyerangan Syekh Ali Jaber, seolah-olah adalah bentuk kriminalisasi kepada ulama.

Dia meminta masyarakat percayakan kepada penegak hukum dan mari awasi secara bersama-sama prosesnya agar terhindar dari politik adu domba pihak-pihak yang tidak ingin bangsa Indonesia kuat dan bersatu.***

wwwwww