Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Terungkap, Saudara Jokowi Dibunuh di Kandang Ayam karena Urusan Utang Piutang
Peristiwa
15 jam yang lalu
Terungkap, Saudara Jokowi Dibunuh di Kandang Ayam karena Urusan Utang Piutang
2
WhatsApp Business akan Luncurkan Fitur Baru
Umum
14 jam yang lalu
WhatsApp Business akan Luncurkan Fitur Baru
3
Terungkap Tabir Uang di Rekening Cleaning Service Kejagung Tajir
MPR RI
19 jam yang lalu
Terungkap Tabir Uang di Rekening Cleaning Service Kejagung Tajir
4
Peringati Hari Santri, Gus Jazil Gandeng Anak Jalanan dan Kaum Marjinal
Peristiwa
18 jam yang lalu
Peringati Hari Santri, Gus Jazil Gandeng Anak Jalanan dan Kaum Marjinal
5
Pengamat Dorong Penguatan Peran Bakohumas
Politik
14 jam yang lalu
Pengamat Dorong Penguatan Peran Bakohumas
6
Pandemi Covid 19 Bisa Jadi Momentum Penataan Ulang Olahraga Indonesia
Olahraga
15 jam yang lalu
Pandemi Covid 19 Bisa Jadi Momentum Penataan Ulang Olahraga Indonesia
Home  /  Berita  /  DPR RI

PMN Gelontorkan Dana ke Jiwasraya, Fraksi PKS Sebut Menkeu Sakiti Rakyat

PMN Gelontorkan Dana ke Jiwasraya, Fraksi PKS Sebut Menkeu Sakiti Rakyat
Ilustrasi. (Net)
Sabtu, 26 September 2020 16:48 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati mengaku tidak sependapat dan tidak setuju dengan pemberian PMN sebesar Rp 20 Trilliun kepada PT BPUI (Persero), yang diantaranya dialokasikan untuk penyelesaian kasus PT Jiwasraya (Persero).

Demikian diungkapkan Anis Byarwati menanggapi rencana Menteri keuangan Sri Mulyani yang akan menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bahan Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) pada tahun 2021 mendatang senilai Rp 20 triliun.

Penyertaan Modal Negara di BPUI yang dimaksudkan diantaranya untuk penyelesaian masalah Jiwasraya. Sebagaimana diketahui, BPUI sendiri telah ditunjuk oleh Kementerian BUMN untuk mengambil alih portofolio PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Permasalahan dalam kasus Jiwasraya diakibatkan adanya indikasi korupsi, fraud, dan mismanagement," kata Anis melalui siaran pers yang diterima GoNews.co, Sabtu (26/9/2020).

Sehingga kata dia, kasus perampokan atas Jiwasraya harus di proses secara hukum, dan pihak-pihak yang terlibat harus bertanggung jawab menyelesaikan kewajibannya kepada nasabah.

Pemberian PMN sebesar Rp 20 trilliun yang bersumber dari APBN kata Anis, merupakan pengalihan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat kepada rakyat Indonesia. "Hal tersebut merupakan pencederaan bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Anis juga menekankan agar aset-aset Jiwasraya yang masih bisa di selamatkan, hendaknya diprioritaskan untuk menyelesaikan kewajiban kepada nasabah 'tradisional' Jiwasraya yang merupakan kumpulan orang dan para pensiunan. "Bukan untuk nasabah saving plan," pungkasnya.***

wwwwww