Demikian diungkapkan Anis Byarwati menanggapi rencana Menteri keuangan Sri Mulyani yang akan menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bahan Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) pada tahun 2021 mendatang senilai Rp 20 triliun.
Penyertaan Modal Negara di BPUI yang dimaksudkan diantaranya untuk penyelesaian masalah Jiwasraya. Sebagaimana diketahui, BPUI sendiri telah ditunjuk oleh Kementerian BUMN untuk mengambil alih portofolio PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
"Permasalahan dalam kasus Jiwasraya diakibatkan adanya indikasi korupsi, fraud, dan mismanagement," kata Anis melalui siaran pers yang diterima GoNews.co, Sabtu (26/9/2020).
Sehingga kata dia, kasus perampokan atas Jiwasraya harus di proses secara hukum, dan pihak-pihak yang terlibat harus bertanggung jawab menyelesaikan kewajibannya kepada nasabah.
Pemberian PMN sebesar Rp 20 trilliun yang bersumber dari APBN kata Anis, merupakan pengalihan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat kepada rakyat Indonesia. "Hal tersebut merupakan pencederaan bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.
Anis juga menekankan agar aset-aset Jiwasraya yang masih bisa di selamatkan, hendaknya diprioritaskan untuk menyelesaikan kewajiban kepada nasabah 'tradisional' Jiwasraya yang merupakan kumpulan orang dan para pensiunan. "Bukan untuk nasabah saving plan," pungkasnya.***
