Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kemendes Transformasikan Rp12 Triliun Keuangan Mikro Desa
Pemerintahan
14 jam yang lalu
Kemendes Transformasikan Rp12 Triliun Keuangan Mikro Desa
2
Berikut Kronologi Perwira Brimob 'Smack Down' Anggota Dalmas Polri saat Amankan Demo di Jambi
Peristiwa
17 jam yang lalu
Berikut Kronologi Perwira Brimob Smack Down Anggota Dalmas Polri saat Amankan Demo di Jambi
3
Bantah Video Brimob Nyamar jadi Mahasiswa di Jambi, Polri Sebut Hanya Salah Paham
Peristiwa
17 jam yang lalu
Bantah Video Brimob Nyamar jadi Mahasiswa di Jambi, Polri Sebut Hanya Salah Paham
4
Prancis Tutup Masjid karena Kecam Guru Gunakan Kartun Nabi Sebagai Materi Kebebasan Berekspresi
Internasional
16 jam yang lalu
Prancis Tutup Masjid karena Kecam Guru Gunakan Kartun Nabi Sebagai Materi Kebebasan Berekspresi
5
Iriana Berjilbab Saat Dampingi Jokowi Sambut PM Jepang
Internasional
20 jam yang lalu
Iriana Berjilbab Saat Dampingi Jokowi Sambut PM Jepang
6
Rencana Kominfo Blokir Medsos, PKS: Bisa Mengancam Kebebasan Berekspresi
DPR RI
13 jam yang lalu
Rencana Kominfo Blokir Medsos, PKS: Bisa Mengancam Kebebasan Berekspresi
Home  /  Berita  /  Politik

PKS Nilai RUU APBN 2021 Belum Fokus Mengatasi Covid-19

PKS Nilai RUU APBN 2021 Belum Fokus Mengatasi Covid-19
Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sukamta. (Istimewa)
Senin, 28 September 2020 10:43 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sukamta merasa heran, dengan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2021.

Menurut dia, RUU APBN 2021 masih kurang fokus terhadap masalah kesehatan dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19 dan dampaknya secara sosial ekonomi. Di dalam RUU APBN 2021 itu, kata Sukamta, alokasi anggaran Kesehatan sebesar Rp169,7 triliun atau 6,2 persen dari total belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun.

"Anggaran ini rasanya belum memadai dengan melihat risiko pandemi yang masih besar. Semestinya anggaran kesehatan ini ditingkatkan untuk mengatasi pandemi Covid-19," ungkap Sukamta dalam keterangan resmi yang diterima GoNews.co, Senin (28/9/2020).

Pemerintah, kata dia, jangan hanya mengandalkan jurus pengadaan vaksin untuk menangani pandemi Covid-19. Dengan begitu, fokus anggaran untuk sektor kesehatan masuk kategori kecil. Menurut dia, banyak ahli sudah mewanti-wanti bahwa vaksin bukan satu-satunya cara menangani Covid-19.

Ads

"Artinya selain untuk mengatasi Covid-19, juga perlu anggaran kesehatan yang memadai untuk peningkatan dan perbaikan sistem dan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan sarana prasana kesehatan, dan kapasitas tenaga kesehatan," tegas Sukamta.

"Kan, sudah kelihatan betapa beratnya kondisi sektor kesehatan kita menangani pandemi."

Wakil Ketua Fraksi PKS itu berpendapat, pemerintah seharusnya memberikan alokasi yang memadai untuk mengatasi dampak pandemi secara sosial ekonomi. Hal ini dengan melihat perkiraan angka pengangguran terbuka pada tahun 2021 mencapai 7,7 sampai 9,1 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan meningkat antara 9,2-9,7 persen.

"Dampak pandemi bisa jadi akan mencapai puncaknya pada tahun 2021, kondisi ini akan terasa makin berat bagi warga miskin dan juga pelaku usaha kecil."

"Maka harus ada skema anggaran yang mamadai untuk jaring pengamanan sosial, akses pendidikan, dan pemulihan UMKM. Intinya perosalan kebutuhan dasar masyarakat harus jadi prioritas," bebernya.

Oleh sebab itu, Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini berharap RUU APBN 2021 ini lebih ketat dan realistis. Ibarat kelola keuangan rumah tangga ketika pemasukannya kecil, semestinya memperketat pengeluaraan anggaran hanya untuk yang sangat prioritas.

"Kalau pemasukan negara berkurang, belanja makin besar pasti akan ambil utang lebih banyak," ujar dia.

Di dalam RUU APBN 2021 sendiri, kata Sukamta, terdapat rencana penambahan utang Rp1.177,35 triliun. Hal itu kata dia, makin memberatkan ekonomi Indonesia mengingat sampai Juli 2020 utang Indonesia sudah mencapai Rp5.434,86 triliun.
"APBN 2020 dengan pembiayaan utang mencapai Rp1.173,7 triliun, ternyata serapan belanjanya masih tidak optimal, ini menunjukkan perencanaan anggaran yang buruk jangan sampai hal ini terulang dalam RUU APBN 2021."

"Kita semua tentu berharap dengan RUU APBN 2021 ini, bisa secara efektif tangani Covid-19 dan menjadi pengungkit kebangkitan ekonomi nasional," pungkas Sukamta.***

wwwwww