UU Kerjasama Pertahanan RI-Swedia Disahkan, Isinya...

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mensahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia di Bidang Pertahanan menjadi Undang-Undang, melalui Rapat Paripurna di Senayan, Senin (5/10/2020), kemarin.

Perwakilan Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha mengungkapkan dalam rapat paripurna, bahwa Komisinya telah melaksanakan RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan para pakar, akademisi, dalam rangka mendapatkan masukan terhadap rancangan tersebut dan telah melaksanakan RDPU dengan pemerintah pada 30 September 2020.

Mengutip Parlementaria pada Selasa (6/10/2020), kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Kerajaan Swedia meliputi tujuh poin, di antaranya pertukaran informasi dan pengalaman tentang isu-isu yang menjadi kepentingan bersama terkait dengan aspek politik, militer dan isu keamanan maritim internasional.

Kerjasama pertahanan juga mencakup pengembangan kerja sama dalam industri pertahanan khususnya transfer teknologi, penelitian bersama, produksi bersama, pemasaran bersama, dan jaminan kualitas.

Selanjutnya, pengembangan dan peningkatan pelatihan militer pada semua tingkatan, termasuk personel sipil di Kementerian Pertahanan.

Senin yang sama, bertepatan dengan Peringatan HUT TNI ke-75, Presiden RI Joko Widodo menyatakan pentingnya tranformasi pertahanan nasional. Presiden menekankan pentingnya investasi di ranah militer.

"Untuk menguasai lompatan teknologi militer terkini, kita harus sungguh-sungguh untuk mengubah kebijakan kita dari kebijakan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan," kata Presiden.***