Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Penusuk Ustaz di Aceh Saat Ceramah Maulid Nabi Ternyata Mantan Polisi, Ini Tampangnya
Hukum
13 jam yang lalu
Penusuk Ustaz di Aceh Saat Ceramah Maulid Nabi Ternyata Mantan Polisi, Ini Tampangnya
2
Pimpinan MPR Imbau Masyarakat Tak Takut Divaksin
Kesehatan
13 jam yang lalu
Pimpinan MPR Imbau Masyarakat Tak Takut Divaksin
3
China sebut Posisinya di Laut China Selatan Imbangi Hegemoni AS
Politik
13 jam yang lalu
China sebut Posisinya di Laut China Selatan Imbangi Hegemoni AS
4
MPR Dorong Masyarakat Gunakan GOLS
Ekonomi
14 jam yang lalu
MPR Dorong Masyarakat Gunakan GOLS
5
Hari Kedua Cuti Bersama, Pengunjung TMII Tembus 11.000 Orang
Umum
13 jam yang lalu
Hari Kedua Cuti Bersama, Pengunjung TMII Tembus 11.000 Orang
6
Cegah Penularan Covid-19 di 'Rest Area', Warga Diimbau Pulang sebelum 1 November
Kesehatan
11 jam yang lalu
Cegah Penularan Covid-19 di Rest Area, Warga Diimbau Pulang sebelum 1 November
Home  /  Berita  /  Nasional

Akhiri Polemik, MPR Minta Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan Ciptaker yang Akomodatif

Akhiri Polemik, MPR Minta Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan Ciptaker yang Akomodatif
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet). (Gambar: Dok. Tangkapan virtual)
Senin, 12 Oktober 2020 14:07 WIB
JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah berinisiatif mengakhiri polemik undang-undang (UU) Cipta Kerja dengan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja (Ciptaker).

Dalam pernyataan tertulis yang diterima Senin (12/10/2020), Politisi Golkar itu menegaskan, "semua PP yang berkait dengan UU Ciptaker, hendaknya mengakomodasi aspirasi komunitas pekerja dan pelaku usaha,".

Ketua DPR RI ke-20 ini memastikan, DPR dan pemerintah telah menjelaskan dan memberi keyakinan bahwa UU Ciptaker yang mencakup 15 bab dan 174 pasal itu sama sekali tidak bertujuan mencelakai atau merugikan pekerja.

Namun, kata Bamsoet, "untuk menghindari polemik, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hendaknya memberi ruang bagi masyarakat untuk tetap memberi masukan,".

Saat ini, kata Bamsoet, banyak hoaks, misinformasi dan disinformasi terkait UU Ciptaker. "Semisal, disebut upah minimum, cuti haid, cuti hamil, hak atas cuti dihilangkan ataupun tidak ada batasan waktu kerja. Semua itu tidak benar," .

"Saya berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan informasi hoaks yang jauh dari kebenaran," pungkas Bamsoet.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, Nasional, Politik, Ekonomi
wwwwww