Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Anis Beri Wejangan untuk Struktur PKS se-Jakarta Timur
Politik
7 jam yang lalu
Anis Beri Wejangan untuk Struktur PKS se-Jakarta Timur
2
Polri Berjanji Tindak Tegas Oknum Brimob yang Jual Senjata ke KKB Papua
Peristiwa
6 jam yang lalu
Polri Berjanji Tindak Tegas Oknum Brimob yang Jual Senjata ke KKB Papua
3
Tim Mahasiswa FTUI Raih Peringkat Ketiga Metal Cup Gold Season
Pendidikan
21 jam yang lalu
Tim Mahasiswa FTUI Raih Peringkat Ketiga Metal Cup Gold Season
4
Batal Ikut Turnamen di Perancis, PSSI Ajak Diskusi Shin Tae-yong
Sepakbola
10 jam yang lalu
Batal Ikut Turnamen di Perancis, PSSI Ajak Diskusi Shin Tae-yong
5
Kemendagri sebut Transparansi Informasi jadi Kunci Sukses Penanganan Pandemi
Pemerintahan
23 jam yang lalu
Kemendagri sebut Transparansi Informasi jadi Kunci Sukses Penanganan Pandemi
6
OPM Mengaku Sering Beli Senjata dari Oknum Aparat Indonesia
Peristiwa
4 jam yang lalu
OPM Mengaku Sering Beli Senjata dari Oknum Aparat Indonesia
Home  /  Berita  /  Politik

Warga Nahdliyin: UU Cipta Kerja tidak Berpihak pada Rakyat

Warga Nahdliyin: UU Cipta Kerja tidak Berpihak pada Rakyat
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj (kiri) didampingi Rais Syuriah PBNU KH. Ma'ruf Amin (kanan) menjawab pertanyaan wartawan seusai pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/8).
Jum'at, 16 Oktober 2020 17:40 WIB
JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj dan Rais Aam Miftahul Akhyar menemui Wakil Presiden Ma’ruf Amin di rumah dinasnya Jakarta, Kamis malam, untuk mendiskusikan beberapa persoalan, termasuk Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker).

Dalam pertemuan tersebut, Said Aqil menyerahkan draf rekomendasi yang berisi delapan poin terkait kiritik terhadap UU Cipta Kerja tersebut.

"Masih banyak catatan yang kami kritisi, kritik lho ya, bukan berarti kami menentang, tapi kritik. Hal yang masih belum berpihak pada rakyat, antara lain soal tambang, kontrak (pekerja lepas) yang tidak dibatasi. Jadi kami juga secara resmi sampaikan delapan poin," kata Said Aqil usai pertemuan di Jakarta, Kamis (15/10/2020) malam.

Menurut warga Nahdliyin, UU Cipta Kerja bersifat eksklusif, elitis dan tidak berpihak kepada rakyat kebanyakan. "Menurut warga NU, terlihat sekali Undang-undang ini eksklusif, tertutup, kurang sosialisasi, kurang komunikasi dan kurang dialog," tambahnya.

Oleh karena itu, PBNU mendesak pemerintah untuk melakukan komunikasi dan dialog terbuka dengan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya dalam menerjemahkan UU Cipta Kerja tersebut dalam berbagai regulasi turunannya.

"Jadi bagaimana supaya ini terbangun persepsi yang positif, bahwa UU ini betul-betul demi rakyat, pro rakyat, pro buruh, pro-grassroot. Jadi jangan kelihatan elitis, kelihatan eksklusif dan politis,' tegasnya.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, yang ikut dalam pertemuan, mengatakan Wapres Ma’ruf meminta PBNU ikut mendinginkan suasana yang tegang terkait pengesahan UU Cipta Kerja.

"NU diminta untuk menampung berbagai hasil rekomendasinya dan diharapkan juga NU dapat ikut mendinginkan suasana," kata Masduki melalui sambungan telepon dari Jakarta, Kamis malam.

Wapres juga mempersilakan PBNU untuk mengajukan gugatan uji materi terhadap UU tersebut, apabila usulan dari PBNU tersebut dirasa sulit diadopsi melalui peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres) maupun regulasi lainnya.

"Kata Wapres, ada dua solusi yang diberikan; pertama, kalau masih bisa diadopsi lewat PP, maka itu akan diadopsi lewat PP, maka mana konsepnya? Saya (wapres) terima. Tetapi, kalau misalnya tidak bisa, maka ajukan saja judicial review," ujarnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Gelora.co
Kategori:Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta
wwwwww