Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
18 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
2
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
18 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
3
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Nasional
18 jam yang lalu
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
4
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
18 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
5
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
KONI
18 jam yang lalu
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
6
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
KONI
18 jam yang lalu
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
Home  /  Berita  /  Nasional

LP3ES Sebut Pemerintahan Indonesia Makin Otoriter, Ini 4 Tandanya

Senin, 19 Oktober 2020 09:02 WIB

JAKARTA - Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), menilai iklim demokrasi di Tanah Air semakin memburuk karena pemerintahan Indonesia semakin otoriter.

Dikutip dari Republika.co.id, Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J Rachbini mengatakan, ada empat hal yang menandakan iklim demokrasi di Indonesia semakin turun.

Pertama, adanya upaya pemberangusan terhadap lawan politik dari rezim yang berkuasa.

''Jadi lawan politik yang melakukan prosedur demokrasi melalui kritik di publik diberangus dengan alat negara, propaganda media sosial, dan sebagai macam,'' ujar Didik dalam diskusi yang digelar LP3ES, Ahad (18/10).

Kedua, adanya pembatasan terhadap kebebasan sipil. Hal ini terlihat ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dijadikan alat untuk 'mengurung' pikiran-pikiran yang memperjuangkan demokrasi.

Ketiga, adanya toleransi terhadap kekerasan. Keempat, komitmen kepada aturan demokrasi dilanggar.

Ditegaskan Didik, berdasarkan empat kriteria itu, berarti pemimpin di Indonesia sudah memproduksi negara otoriter.

''Kita sudah masuk negara otoriter. Kemudian demokrasi kita melekat melahirkan pemimpin otoriter,'' tambahnya.

Sambung, Didik, kondisi itu semakin diperparah, ketika para aktivis ditangkap, diborgol, dan dipertontonkan di depan publik. Padahal, mereka hanya menyampaikan pandangannya, bukan mencuri atau menghilangkan nyawa seseorang.

''Pemimpin yang memperlakukan aktivis pejuang demokrasi seperti kriminal, pencuri ayam adalah pemimpin yang jahat dalam pandangan saya. Itu menurut saya pemimpin yang jahat,'' ujar Didik.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:Metropolitan, Nasional
wwwwww