Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pelita Jaya Jadi Tim Pertama Lolos BCL Asia, Coach Ahang Blak-blakan Terkait Persaingan di Next Round
Olahraga
22 jam yang lalu
Pelita Jaya Jadi Tim Pertama Lolos BCL Asia, Coach Ahang Blak-blakan Terkait Persaingan di Next Round
2
UEA Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 FIFA 2027
Olahraga
22 jam yang lalu
UEA Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 FIFA 2027
3
Penuhi Target ke Semifinal Piala Asia U 23, Timnas Indonesia Selangkah Lagi Raih Tiket ke Paris
Olahraga
17 jam yang lalu
Penuhi Target ke Semifinal Piala Asia U 23, Timnas Indonesia Selangkah Lagi Raih Tiket ke Paris
4
Cetak Sejarah Baru, Timnas U 23 Indonesia Melaju ke Semifinal Piala Asia U 23
Olahraga
16 jam yang lalu
Cetak Sejarah Baru, Timnas U 23 Indonesia Melaju ke Semifinal Piala Asia U 23
5
Melaju ke Semifinal Piala Asia U 23, STY Sebut Meningkat Kepercayaan Timnas U 23 Indonesia
Olahraga
5 jam yang lalu
Melaju ke Semifinal Piala Asia U 23, STY Sebut Meningkat Kepercayaan Timnas U 23 Indonesia
6
Timnas Cricket Putri Indonesia Kalahkan Mongolia di Bali Bash Internasional
Olahraga
5 jam yang lalu
Timnas Cricket Putri Indonesia Kalahkan Mongolia di Bali Bash Internasional
Home  /  Berita  /  Nasional

LP3ES Sebut Pemerintahan Indonesia Makin Otoriter, Ini 4 Tandanya

Senin, 19 Oktober 2020 09:02 WIB

JAKARTA - Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), menilai iklim demokrasi di Tanah Air semakin memburuk karena pemerintahan Indonesia semakin otoriter.

Dikutip dari Republika.co.id, Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J Rachbini mengatakan, ada empat hal yang menandakan iklim demokrasi di Indonesia semakin turun.

Pertama, adanya upaya pemberangusan terhadap lawan politik dari rezim yang berkuasa.

''Jadi lawan politik yang melakukan prosedur demokrasi melalui kritik di publik diberangus dengan alat negara, propaganda media sosial, dan sebagai macam,'' ujar Didik dalam diskusi yang digelar LP3ES, Ahad (18/10).

Kedua, adanya pembatasan terhadap kebebasan sipil. Hal ini terlihat ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dijadikan alat untuk 'mengurung' pikiran-pikiran yang memperjuangkan demokrasi.

Ketiga, adanya toleransi terhadap kekerasan. Keempat, komitmen kepada aturan demokrasi dilanggar.

Ditegaskan Didik, berdasarkan empat kriteria itu, berarti pemimpin di Indonesia sudah memproduksi negara otoriter.

''Kita sudah masuk negara otoriter. Kemudian demokrasi kita melekat melahirkan pemimpin otoriter,'' tambahnya.

Sambung, Didik, kondisi itu semakin diperparah, ketika para aktivis ditangkap, diborgol, dan dipertontonkan di depan publik. Padahal, mereka hanya menyampaikan pandangannya, bukan mencuri atau menghilangkan nyawa seseorang.

''Pemimpin yang memperlakukan aktivis pejuang demokrasi seperti kriminal, pencuri ayam adalah pemimpin yang jahat dalam pandangan saya. Itu menurut saya pemimpin yang jahat,'' ujar Didik.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:Politik, Nasional
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/