Syarif Hassan Sayangkan Keengganan Pemerintah Terbitkan Perppu Ciptaker

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menyayangkan langkah pemerintah yang menolak usulan MUI-yang mewakili penolakan elemen masyarakat-terkait UU Ciptaker.

Syarief, menyinggung hasil pertemuan Presiden bersama MUI pada Jumat (16/10/2020) lalu, yang kata Dia, "pemerintah enggan memenuhi usulan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) (Ciptaker, red)".

"Kurangnya respons pemerintah (atas berbagai penolakan terhadap UU Ciptaker, red) dan keengganan untuk menerbitkan Perppu yang disampaikan MUI akan menjadi penilaian buruk bagi masyarakat terhadap cara pemerintah merespons aspirasi masyarakat. Padahal, masyarakatlah yang paling merasakan dan terdampak langsung terhadap efek berbagai pasal yang tidak pro-rakyat," kata Syarief dalam rilis, Selasa (20/10/2020).

Syarief meyakini, usulan yang disampaikan oleh MUI merupakan usulan terbaik sebagai hasil evaluasi UU Ciptaker (Omnibusaw).

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun menilai bahwa tujuan UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang disampaikan oleh Presiden Jokowi terhadap MUI tidak akan tercapai jika suara masyarakat tidak diakomodir, dan menjadi pertanyaan; "UU Cipta Kerja ini untuk siapa?".

"Kita telah mendengar penjelasan Presiden bahwa UU ini bertujuan untuk menambah lapangan kerja namun banyak pasal-pasal yang merugikan buruh, rakyat dan lingkungan untuk masa depan bangsa. Seharusnya aspirasi rakyat diakomodir oleh pemerintah," kata Syarief.***