Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf; Gaduh, Gagap, Gagal

JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta menilai, satu tahun Jokowi-Ma'ruf lebih banyak diwarnai dengan kegaduhan dan kegagapan yang menyebabkan negara dan rakyat berjalan tanpa arah.

Padahal, kata Sukamta, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi yang cukup berat akibat pandemi.

"Para menteri pembantu presiden pada periode ini kesannya hanya pandai bikin gaduh, ada Pak Menag yang membuat pernyataan larangan cadar dan celana cingkrang, kemudian juga wacanakan sertifikasi penceramah. Kemudian disusul Pak Mendagri soal wacana Pilkada tak langsung, Pak Menkumham yang buat pernyataan kaitkan kejahatan banyak terjadi di daerah miskin. Dan masih banyak lagi menteri yang buat kegaduhan di publik karena statement-nya. Termasuk Pak Menkes yang sering membuat pernyataan yang terkesan sepelekan virus Corona. Kegaduhan ini berimbas kepada kegaduhan di media sosial, juga di masyarakat. Sementara kinerja menteri tidak jelas karena tertutup pernyataan kontroversi," kata Sukamta dalam rilis, Selasa (20/10/2020).

Sukamta memandang dengan banyaknya kegaduhan, situasi ekonomi yang sudah buruk akan semakin sulit teratasi. Apalagi pemerintah dalam penanganan pandemi ini terlihat gagap dan seadanya.

"Sejak awal pemerintah sudah terlihat tidak punya konsep, lemah dalam melakukan 3T (testing, tracing, dan treatment). Menurut worldometers jumlah tes yang dilakukan di Indonesia baru 15 per 1000 penduduk, kalah dari Filipina 39 per 1000 penduduk dan India 60 tes per 1000 penduduk. Sekarang yang paling diandalkan vaksin impor. Jika pandemi tidak cepat diatasi, ekonomi akan lebih sulit dipulihkan," kata Sukamta.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini lebih lanjut menyebut satu tahun Jokowi-Ma'ruf bisa dikatakan gagal penuhi target pembangunan terutama di sektor ekonomi, dan pandemi Covid-19 tidak bisa menjadi alibi atas kegagalan penuhi target.

"Sebelum pandemi datang, kinerja ekonomi sudah kedodoran. Target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen di 2019 tidak tercapai, tercatat hanya 5,02 persen. Selama 6 tahun pemerintahan Jokowi, telah menambah utang Rp2.833,14 triliun sehingga menurut BI total per Agustus 2020 utang Indonesia mencapai Rp6.093 triliun. Sementara banyak petani dan nelayan yang menjerit karena harga jual yang sangat rendah baik sebelum dan saat pandemi. Saat ini yang jadi fokus pemerintah kejar tayang cari investor supaya ekonomi bisa segera pulih dengan Omnibus UU Cipta Kerja," kata Sukamta.***