Terapkan Smart Card dan Scan Wajah, Formapi: Proyek Basah DPR saat Pandemi

JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, program smart card dan penerapan teknologi pindai wajah tidak lebih dari proyek "basah" di tengah masa pandemi Covid-19.

Hal tersebut diungkapkan Lucius, menanggapi rencana DPR yang akan menerapkan teknologi scan(pindai) wajah untuk mengidentifikasi setiap orang yang keluar-masuk kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Saya kira program smart card dan scan wajah ini lebih terlihat sebagai proyek basah di tengah pandemi. Lembaga Kesekjenan DPR ini sebagai pengguna anggaran nampaknya punya anggaran berlimpah sehingga selalu mampu memikirkan proyek baru buat menghabiskannya," ketusnya, Rabu (11/11/2020).

Dia pun mempersoalkan tentang pengadaan alat absen finger print yang dulu sempat membuat heboh pemberitaan media massa.

"Dulu pernah ada finger print yang sampai sekarang malah ngga jelas. Smart card ini juga nampaknya akan sama nasibnya dengan finger print. Karena bagi Sekjen itu bukan soal apa urgensi sesuatu diadakan, tetapi bagaimana menghabiskan anggaran yang ada," sesalnya.

Padahal, lanjut Lucius, sebagai supporting system, Kesekjenan mestinya fokus pada memberikan dukungan maksimal bagi kerja-kerja kedewanan, agar DPR mampu menjalankan tugas dengan baik hingga dapat lebih dipercaya rakyat.

"Itu yang penting," tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar mengungkapkan, rencana penerapan teknologi scanwajah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemanan di lingkungan gedung DPR.

Rencana ini, juga sejalan dengan agenda eParlemen, dan penerapan kartu akses keluar-masuk kompleks DPR RI yang perangkat kerasnya sudah diujicobakan di Gedung Nusantara I DPR RI beberapa waktu lalu.

'"Iya, kebutuhan untuk tingkat keamanan sudah jadi standart di komplek DPR, maka untuk tahun depan teknologi scan wajah akan diterapkan," kata Indra kepada GoNews.co, Rabu (11/11/2020).

Sejauh ini, Indra belum menyebut dengan pihak mana Kesetjenan DPR RI akan bekerjasama dalam penerapan teknologi scan wajah, atau akan membangun sistem tersebut sendiri.***