Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
Umum
14 jam yang lalu
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
2
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
Olahraga
13 jam yang lalu
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
3
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Olahraga
14 jam yang lalu
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
4
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Umum
15 jam yang lalu
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
5
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
Olahraga
13 jam yang lalu
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
6
Langsung Pantau Persiapan, Menpora Dito Ingin Berikan Kado Terbaik buat Presiden Jokowi dari Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
16 jam yang lalu
Langsung Pantau Persiapan, Menpora Dito Ingin Berikan Kado Terbaik buat Presiden Jokowi dari Olimpiade 2024 Paris
Home  /  Berita  /  Nasional

RUU Minol Atur Pengendalian bukan Larangan Sempit, Nasir Djamil Menjelaskan

RUU Minol Atur Pengendalian bukan Larangan Sempit, Nasir Djamil Menjelaskan
Ilustrasi Minol. (gambar: ist.)
Selasa, 24 November 2020 14:01 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi III fraksi PKS DPR RI daerah pemilihan (dapil) Nangroe Aceh Darussalam II, Nasir Djamil, menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Minol) tidak dimaksudkan untuk melarang total konsumsi Minol di Indonesia.

Nasir menyatakan, dirinya sebagai salah satu pengusul RUU Minol memahami bahwa konsumsi Minol juga merupakan budaya (kebiasaan, red) yang berlaku di sebagian daerah. Masyarakat di sebagaian Sumatera misalnya, terbiasa meminum Minol pada saat tertentu tapi tidak mabuk.

"RUU Minol tidak untuk melarang yang demikian," kata Nasir dalam diskusi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2020).

Nasir menjelaskan, yang diatur dalam RUU Minol adalah pengendalian penyebarannya dan penyalahgunaan penggunaannya.

"Sama seperti pengaturan mengenai narkoba misalnya, narkoba juga kan digunakan untuk kebutuhan medis, sehingga yang diatur adalah pengendalianya. Begitu juga Minol ini, yang akan diatur adalah pengendaliannya," kata Nasir.

Sejauh ini, kata Nasir, aturan mengenai Minol berserakan di beberapa UU, termasuk UU Kesehatan. Di sisi lain, setidaknya dua daerah di wilayah Republik Indonesia tercatat telah membuat peraturan daerah mengenai Minol.

"Ini kan seharusnya kita malu dengan daerah. Itu lah, kami ingin menyatukan aturan-aturan yang berserakan ini dalam sebuah UU khusus. Sekaligus juga sebagai bagian dari payung hukum bagi peraturan-peraturan daerah tersebut," kata Nasir.

Nasir tak menampik bahwa pengaturan mengenai Minol bukan hanya bersinggungan dengan hal-hal terkait gangguan keamanan dan ketertiban, tapi juga berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan.

Nasir menjelaskan, sejauh ini, naskah akademis dari pihaknya telah diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. "Dari pertemuan (dengan Baleg, red) itu, memang ada beberapa fraksi yang belum satu pandangan. Salah satunya, PAN melalui Pak Ali taher,".***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Aceh, DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional, Politik, Hukum
wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/