Kagama Bali Bersama Kemendes PDTT Gelar Bimtek Desa Inklusif di Bali

KARANGASEM - Pengurus Daerah Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) Bali bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi menggelar bimbingan teknis desa inklusif di Desa Pempatan, Karangasem, Bali pada Selasa (1/12/2020).

"Kita bersyukur, Bali mendapatkan program ini sehingga bisa menjadi model untuk dikembangkan di desa-desa lain," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bali, Putu Anom Agustina saat membuka acara.

Konsep desa inklusif, menurutnya, sebenarnya sudah menjadi amanah UU Desa dimana proses pembangunan di Desa harus melibatkan seluruh potensi desa dan manfaatnya juga untuk seluruh warga desa. Program Desa inklusif dimaksudkan untuk mendorong agar cita-cita itu bisa lebih cepat tercapai dengan memperhatikan keberagaman warga dan khususnya keberadaan kelompok marginal di wilayah desa.

"Jadi disini ada pengakuan dan penghargaan atas keberagaman agama, budaya, bahasa gender, strata ekonomi, kondisi fisik dan mental termasuk difabilitas," tegasnya.

Ketua Bidang Pengadian Masyarakat Kagama Bali, Iwan Dewantama menjelaskan, program Desa Inklusif merupakan kerjasama antara Kemendes PDTT dengan Kagama dan Universitas Gadjah Mada (UGM). "Desa Pempatan diajukan karena memiliki keunikan dan potensi sebagai daerah yang ada di bagian kepalanya Bali sesuai dengan konsep Nyegara-Gunung," jelasnya.

Dengan adanya program ini, menurutnya, harapan akan kemandirian desa akan terwujud sesuai dengan tagline 'Desa Kuat,Indonesia Hebat'. "Disini semua warga harus menjadi subyek dan obyek dari pembangunan desa," ujarnya.

Perwakilan dari Kemendes PDTT Frengky Firnando menjelaskan, bimbingan teknis adalah untuk menyamakan persepsi antara seluruh partisipan dalam program ini sehingga pelaksanaannnya akan lebih mudah. "Sebab, nantinya harus diwujudkan dari mulai perencanaan sampai ke pelaksanaannya," jelasnya.

Dia mencontohkan, untuk konsep pembangunan fisik misalnya, kebutuhan warga difabel harus diakomodasi. Misalnya, warga yang harus menggunakan kursi roda dalam kegiatannya harus disediakan jalur khusus.

Bimtek diikuti oleh puluhan aparat dan tokoh desa dan diselenggarakan selama 2 hari di kantor desa. Kepala Desa pempatan Nengah Suta meminta, semua peserta dapat terlibat aktif sehingga dalam pelaksanaan sudah tidak perdebatan lagi. "Ini kesempatan yang luar biasa karena di bali biasanya yang difasilitasi adalah untuk Desa Wisata," tegasnya.***