HNW: Banyak Keteladanan Para Pendiri Bangsa yang Bisa Ditiru

JAKARTA - Jelang Pilkada serentak pekan depan, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid berharap masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana, agar menghasilkan kepala daerah yang baik dan bisa memimpin daerah dengan adil dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Is juga berpesan agar masyarakat tidak menyia-nyiakan Pilkada. Karena Pilkada serentak menurut Hidayat, menggunakan anggaran yang tidak sedikit.

Apalagi, Pilkada kali ini dilaksanakan di tengah ancaman pandemi Covid-19 yang belum mereda. Sehingga berpotensi menciptakan cluster baru penyebaran Covid-19.

"Konstitusi kita memberi mandat kepada seluruh rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Karena itu, mari kita pilih calon terbaik, bisa membawa daerah menuju perbaikan yang belum tercapai selama ini," kata Hidayat saat menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Aula SDIT Kholid Bin Walid, Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Jumat (4/12/2020).

Temu Tokoh Nasional /Kebangsaan kerjasama MPR dengan Koperasi Serba Usaha Gerakan Ekonomi Kaum Ibu (KSU GEMI) itu, dihadiri anggota MPR RI FPKS yang juga jadi pembicara pendamping Sukamta, anggota DPRD FPKS Kabupaten Bantul Sigit Nursyam Priyanto, serta pengurus KSU GEMI Nurwahidah.

Pilkada, kata Hidayat, merupakan buah dari Reformasi. Sama seperti dalam Pemilihan Presiden. Dan itu tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan sebelum Reformasi, Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara tidak langsung, dilaksanakan oleh DPRD.

Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI menurut Hidayat sangat penting untuk diselenggarakan. Salah satu tujuannya adalah, menyegarkan kembali ingatan kolektif masyarakat terhadap kesepakatan yang sudah dicapai para pendiri bangsa. Apalagi, dalam proses kesepakatan tersebut, terdapat keteladanan yang bisa ditiru oleh masyarakat.

Ki Bagus Hadikusumo Perwakilan dari Muhammadiyah, misalnya. Ia sempat mengusulkan dasar negara adalah Islam. Alasannya karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Namun usulan tersebut tidak bisa diterima, dan ditampung dalam sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Usulannya tidak diterima, tapi Ki Bagus Hadikusumo tidak sakit hati. Bahkan, bersama PB Muhammadiyah (kini PP Muhammadiyah) beliau mengusulkan Amanat Jihad, seperti halnya Resolusi Jihad dan membentuk Laskar Angkatan Perang Sabil untuk menghadapi Belanda yang hendak kembali menjajah Indonesia," kata Hidayat.

Demikian juga Bung Karno. Meski Pancasila yang disampaikan pada 1 Juni tidak diterima, tetapi Sang Proklamator tidak pernah marah. Soekarno ikut menerima Pancasila 18 Agustus, dan tidak pernah mengungkit-ungkit perihal Pancasila 1 Juni, apalagi memaksakannya.

"Dalam proses kesepakatan, itu semua berlaku bijaksana. Tidak memaksakan pemikiran dan kehendaknya. Semua dilakukan semata-mata demi mempertahankan NKRI yang diproklamirkan 17 Agustus 1945," kata Hidayat lagi.

"Keteladanan para pendiri bangsa, ini patut dicontoh oleh generasi muda. Agar sewaktu-waktu ada persoalan, mereka tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Tetapi mau mendengarkan dan menampung aspirasi orang lain, demi kebaikan bersama," pungkasnya.***