Pernah Dianggap Tak Aman, Aplikasi PeduliLindungi jadi Sistem Informasi Vaksinasi

JAKARTA - Penerima vaksinasi Covid-19 tahap pertama bisa melakukan pengecekan melalui aplikasi PeduliLindungi dan laman situs https://pedulilindungi.id dengan memasukan nomor induk kependudukan (nik).

Aplikasi PeduliLindungi, adalah aplikasi yang sempat dikhawatirkan kemananannya pada Maret 2020.

"Hindari menyebarkan info ke publik tentang https://www.pedulilindungi.id saat aplikasi tersebut belum tersedia di Play Store karena bahaya phishing dan malware," kata kordinator FORMASI (Forum Keamanan Siber dan Informasi) Gildas Deograt di Jakarta, Sabtu (28/3/2020) sebagaimana dilansir Antaranews.com.

Penelusuran GoNews.co, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melalui sebuah rilis resmi pada pertengahan April 2020 menyatakan, "aplikasi PeduliLindungi saat ini sudah dapat diunduh melalui App Store dan Play Store untuk versi iOS dan Android dan tidak melalui APK sehingga sangat secure dari phishing dan malware,".

Mengutip berita yang dilansir liputan6.com pada Sabtu (18/4/2020), sekretaris Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Satriyo Wibowo menyatakan aplikasi tersebut terbilang aman karena developer dan server di Telkom, "jadi datanya (disimpan) lokal,".

"(Hanya, red) saran saya, ditingkatkan user experience-nya lebih friendly dengan feedback langsung terlihat nyata di halaman awal," ujar Satriyo.

Lansiran liputan6.com itu menyebut, aplikasi ini mengharuskan pengguna untuk mengaktifkan fungsi bluetooth dan GPS untuk merekam informasi yang dibutuhkan.

Ketika ada perangkat lain dalam radius bluetooth yang juga terdaftar di PeduliLindungi maka akan terjadi pertukaran identitas anonim yang akan direkam oleh gawai masing-masing.

PeduliLindungi selanjutnya akan mengidentifikasi orang-orang yang pernah berada dalam jarak dekat dengan orang yang dinyatakan positif Covid-19 atau PDP (Pasien Dalam Pengawasan) dan ODP (Orang Dalam Pengawasan).

Hal ini akan sangat membantu ketika orang tersebut tidak dapat mengingat riwayat perjalanan dan dengan siapa saja dia melakukan kontak.

Sebelumnya diberitakan, sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19 memang dilaksanakan oleh dua BUMN yakni PT Bio Farma dan PT Telkom.

Ini adalah sistem yang mengintegrasikan data dan menghindari data ganda. Di dalamnya, ada data individu penerima vaksin prioritas (by name, by address).

Sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19 tersebut, juga dimaksudkan sebagai aplikasi pemetaan supply dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksinasi. Sistem ini juga akan memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi.

Direktur Digital Bisnis PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Fajrin Rasyid dalam sebuah publikasi KPCPEN menyebut, sistem ini adalah awal dari 'revolusi dunia kesehatan nasional'.

Dalam publikasi yang sama, direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero), Soleh Ayubi yang 14 tahun sebelumnya di Amerika Serikat mengatakan, semua proses pembuatan sistem ini mengikuti best practice dan regulasi yang ada. "Baik regulasi dari Kementerian Kesehatan, Badan POM, Kominfo, berkaitan privasi data (penerima vaskin), dan seterusnya,".

Terkait sistem informasi satu data vaksinasi ini, menteri BUMN RI yang juga ketua pelaksana KPCPEN Erick Thohir menyatakan, pihaknya mencoba melakukan proteksi data. Karenanya, pelibatan swasta ada di tahap distribusi vaksin, bukan di tahap lebih hulu.

"Khusus data ini, memang sangat confidential, bisa disalahgunakan, dan pemerintah juga jelas bagaimana data ini juga tidak boleh lari ke luar negeri. Karena banyak juga data-data kita terlalu terbuka, akhirnya diambil oleh pihak-pihak luar negeri yang hanya ingin menjadikan Indonesia sebagai market," kata Erick dalam suatu webinar, Selasa (24/12/2020).***