PKH, Bantuan Sembako dan Bansos Tunai 2021 Resmi Diluncurkan Pemerintah

JAKARTA - Pemerintah resmi meluncurkan 3 dari 6 program jaring pengaman sosial 2021, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (4/1/2020). Sekitar 30 penerima manfaat hadir dalam peluncuran tersebut.

Dalam acara tersebut, turut mendampingi presiden RI Joko Widodo di antaranya, menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, menteri Sosial Tri Rismaharini, menteri BUMN Erick Thohir dan sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan rincian tiga bansos yang disalurkan yaitu, PKH ditargetkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (kpm) dengan total anggaran Rp28,7 triliun yang di dalamnya terdapat ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, hingga lanjut usia.

Bantuan ini diberikan dalam 4 tahap selama satu tahun, yakni Januari, April, Juli dan Oktober melalui transfer rekening di bank-bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri dan BTN). Pada Januari akan disalurkan sebesar Rp7,17 triliun.

Kemudian, Program Sembako atau bantuan pangan non-tunai menyasar 18,8 juta KPM dengan total anggaran Rp45,12 triliun.

Para penerima bantuan akan mendapat uang senilai Rp200.000 dan disalurkan mulai Januari hingga Desember 2021 juga melalui rekening di bank-bank Himbara. Pada Januari 2021 akan disalurkan kepada Rp18,8 juta keluarga dengan anggaran Rp3,76 triliun.

Sedangkan untuk Bansos Tunai ditujukan untuk 10 juta KPM yang akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp300.000 yang diberikan selama 4 bulan berturut-turut, terhitung sejak Januari hingga April 2021. Demikian dilansir antaranews.com.

Terpisah Humas Kemensos RI, Agus menjelaskan bahwa dalam program PKH, nilai yang diterima oleh setiap kpm dalam setiap kali penerimaan tidak sama antar kpm satu dengan kpm lainnya. Nilai bantuan tergantung pada komponen dalam satu keluarga yakni; ibu hamil; anak usia dini; anak sekolah; penyandang disabilitas; hingga lanjut usia.

"Tiap komponen, beda indeks/nilai bantuannya," kata Agus kepada GoNews.co Senin.

Terkait BST, Agus mamastikan bahwa program bantuan ini berlaku untuk seluruh provinsi yang ada, bukan hanya untuk provinsi DKI saja.

"Nasional, 34 provinsi. Termasuk Jakarta yang dulu pakai natura/sembako/barang, sekarang tunai," kata Agus.

Agus menjelaskan, Kemensos menentukan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) berasal dari data pemda (pemerintah daerah).***