Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Virus Nipah Diwaspadai Jadi Pandemi Baru, Tingkat Kematian 75%, Ini Gejala dan Cara Mencegahnya
Kesehatan
24 jam yang lalu
Virus Nipah Diwaspadai Jadi Pandemi Baru, Tingkat Kematian 75%, Ini Gejala dan Cara Mencegahnya
2
Presiden Lantik Listyo Sigit jadi Kapolri
Pemerintahan
23 jam yang lalu
Presiden Lantik Listyo Sigit jadi Kapolri
3
Disuntik Vaksin Sinovac Dosis Kedua, Jokowi: Seperti 2 Minggu Lalu, Tidak Terasa
Kesehatan
23 jam yang lalu
Disuntik Vaksin Sinovac Dosis Kedua, Jokowi: Seperti 2 Minggu Lalu, Tidak Terasa
4
Waspada! Tingkat Kematian Virus Nipah 75 persen, Kelelawar dari Malaysia Bergerak ke Sumatera
Nasional
22 jam yang lalu
Waspada! Tingkat Kematian Virus Nipah 75 persen, Kelelawar dari Malaysia Bergerak ke Sumatera
5
Soal Dana Mahar Pilkada Firdaus, Fauzi Kadir: Semua Sudah Selesai Jangan Dibikin Gaduh
Peristiwa
19 jam yang lalu
Soal Dana Mahar Pilkada Firdaus, Fauzi Kadir: Semua Sudah Selesai Jangan Dibikin Gaduh
6
Respon Ide Sultan Najamudin, Pencetus Tapanuli Nias Adventure Inginkan 'Sumatera Adventure' Terwujud
Peristiwa
16 jam yang lalu
Respon Ide Sultan Najamudin, Pencetus Tapanuli Nias Adventure Inginkan Sumatera Adventure Terwujud
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Kasus Evi Novida, DKPP Pecat Arief Budiman dari Jabatan Ketua KPU

Kasus Evi Novida, DKPP Pecat Arief Budiman dari Jabatan Ketua KPU
Arief Budiman dipecat dari Ketua KPU. (Foto: Istimewa)
Rabu, 13 Januari 2021 15:36 WIB
JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP) memberhentikan Arief Budiman dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Keputusan ini diambil dalam sidang etik putusan perkara dengan nomor 123-PKE-DKPP/X/2020.

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU RI," dikutip dari salinan putusan DKPP, Rabu (13/1/2021).

DKPP menyatakan Arief terbukti melanggar etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu saat mendampingi Komisioner KPU Evi Novida Ginting menggugat surat keputusan Presiden Joko Widodo ke PTUN Jakarta.

Saat itu Evi menggugat keputusannya yang diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo ke PTUN Jakarta.

Pengadu, Jupri, juga mempermasalahkan surat KPU RI Nomor 665/SDM.13.SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang diterbitkan Arief. Surat itu berkaitan dengan pengaktifan kembali Evi sebagai komisioner.

Sebelumnya, terjadi polemik di antara para penyelenggara pemilu. DKPP sempat memutus pemecatan Evi dari jabatan Komisioner KPU RI karena diduga melanggar kode etik ihwal suara di Pileg 2019.

Putusan DKPP itu pun dijalankan Presiden RI. Presiden Jokowi menerbitkan surat pemecatan Evi. Namun surat itu dibawa Evi ke PTUN Jakarta.

Pada 23 Juli 2020, PTUN Jakarta membatalkan surat pemecatan Evi. Ia pun kembali menjadi komisioner pada Agustus 2020.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:CNNIndonesia.com
Kategori:Peristiwa, Hukum, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta
wwwwww