Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Virus Nipah Diwaspadai Jadi Pandemi Baru, Tingkat Kematian 75%, Ini Gejala dan Cara Mencegahnya
Kesehatan
22 jam yang lalu
Virus Nipah Diwaspadai Jadi Pandemi Baru, Tingkat Kematian 75%, Ini Gejala dan Cara Mencegahnya
2
Presiden Lantik Listyo Sigit jadi Kapolri
Pemerintahan
21 jam yang lalu
Presiden Lantik Listyo Sigit jadi Kapolri
3
Disuntik Vaksin Sinovac Dosis Kedua, Jokowi: Seperti 2 Minggu Lalu, Tidak Terasa
Kesehatan
21 jam yang lalu
Disuntik Vaksin Sinovac Dosis Kedua, Jokowi: Seperti 2 Minggu Lalu, Tidak Terasa
4
Waspada! Tingkat Kematian Virus Nipah 75 persen, Kelelawar dari Malaysia Bergerak ke Sumatera
Nasional
20 jam yang lalu
Waspada! Tingkat Kematian Virus Nipah 75 persen, Kelelawar dari Malaysia Bergerak ke Sumatera
5
Populasi Muslim di 3 Negara Ini Akan Kalahkan Indonesia
Umum
23 jam yang lalu
Populasi Muslim di 3 Negara Ini Akan Kalahkan Indonesia
6
Soal Dana Mahar Pilkada Firdaus, Fauzi Kadir: Semua Sudah Selesai Jangan Dibikin Gaduh
Peristiwa
17 jam yang lalu
Soal Dana Mahar Pilkada Firdaus, Fauzi Kadir: Semua Sudah Selesai Jangan Dibikin Gaduh
Home  /  Berita  /  Politik

Formappi soal Proses Cakapolri di DPR: Bukan Pemilihan tapi Penetapan

Formappi soal Proses Cakapolri di DPR: Bukan Pemilihan tapi Penetapan
Peneliti Formappi (kanan atas dan bawah) dalam sebuah webinar, Kamis (14/1/2021). (foto: tangkapan layar)
Kamis, 14 Januari 2021 13:16 WIB
JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai proses legal di DPR terkait kepala polisi Republik Indonesia (kapolri) periode mendatang hanya akan mengamini kehendak presiden Jokowi.

"Tidak tepat disebut proses pemilihan, tapi proses penetapan cakapolri," kata peneliti Formappi, Lucius Karus dalam sebuah webinar, Kamis (14/1/2021).

Hal tersebut, kata Lucius, karena nama yang diserahkan presiden Jokowi kepada DPR, hanyalah satu nama yakni, Listyo Sigit. Sehingga, tidak ada nama lain yang bisa dipilih oleh DPR.

Pandangan senada juga disampaikan oleh peneliti senior Formappi, Djadijono. Menurut Djadijono, sejarah mencatat bahwa DPR cenderung mengamini kehendak presiden dalam penentuan sosok pejabat publik.

Betul bahwa penolakan oleh DPR pernah terjadi di masa lalu, tapi juga tetap 'kalah'. Sejarah mencatat, DPR pernah menolak nama Budiono untuk menjadi Gubernur BI dengan mengembalikan nama tersebut ke presiden, tapi dikembalikan lagi oleh presiden hingga akhirnya Senayan menyetujui.

Seperti diketahui, surat presiden (surpres) terkait cakapolri telah diterima oleh DPR pada Rabu, kemarin. Nama Listyo Sigit menjadi nama tunggal pilihan presiden Jokowi untuk jadi kapolri mendatang.

Selanjutnya, DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan guna mengambil keputusan menerima atau tidak menerima nama yang dipilih presiden Jokowi.

Terkait hal ini, Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry menyatakan, rerata anggota komisi telah 'menerima' sosok Listyo.

Harapannya, kata Herman dalam pemberitaan GoNews.co Rabu, kemarin, "di hari Selasa (pekan depan, red) itu sore harinya sudah bisa Komisi III rapat untuk membuat keputusan menolak atau menerima calon yang diajukan oleh presiden,".

Satu hal yang menjadi catatan, menurut direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti yang turut hadir dalam webinar, dipilihnya Listyo Sigit sebagai calon tunggal kapolri menandakan bahwa Jokowi mengedepankan pendekatan kemananan dan ketertiban masyarakat, bukan mengedepankan pendekatan reformasi Polri.

"Karenanya, yang kita dorong adalah bagaimana DPR menegaskan bagaimana visi reformasi Polri yang dimiliki oleh Listyo," kata Ray.

Pesan senada mengenai pentingnya reformasi Polri juga disampaikan Seknas FITRA, Badiul Hadi, sebagai peneliti yang menyoroti bidang anggaran.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional, Politik, Umum
wwwwww