Pakar Sebut Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Bisa Tembus 15 Ribu, Ini Penyebabnya

JAKARTA -- Kasus Covid-19 di Indonesia semakin tidak terkendali. Buktinya, dalam beberapa hari terakhir, kasus harian terus meningkat signifikan.

Bahkan pada Sabtu (16/1/2021), kasus harian tercatat mencapai 14.224. Sehingga total kasus Covid-19 di Tanah Air telah mencapai 828.026.

Dikutip dari sindonews.com, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menyebut setidaknya ada dua faktor yang menjadikan kasus harian Covid-19 kian bertambah banyak. Pertama, akibat aktivitas libur panjang di akhir Desember tahun lalu. Kedua, meningkatnya kapasitas laboratorium yang memeriksa spesimen.

''Jadi ini kasus kombinasi ya. Pertama, ini masih menjadi efek dari libur dan aktivitas pariwisata di akhir Desember. Kedua, memang ada testing yang bertambah kapasitasnya, sehingga deteksi rate juga meningkat,'' ujarnya ketika dihubungi, Ahad (17/1/2021).

Dikatakannya, terus meningkatnya jumlah kasus Covid-19 telah lama diprediksi banyak pihak. Bahkan, sambungnya, di hari-hari ke depan penambahan akan semakin banyak, dan mungkin bisa menembus 15.000 kasus.

''Ini memang kasus yang sudah terprediksi, jadi tidak mengagetkan. Ke depannya, akan tembus 15.000 per hari, dan bukan sesuatu yang mengagetkan akan ada rekor-rekor yang terjadi lagi,'' ucapnya.

Dia mengingatkan, selama kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak bisa diawasi secara ketat, maka penyebaran Covid-19 akan semakin masif. Menurutnya, virus ini dapat menyebar dengan cepat jika banyak aktivitas maupun kerumunan.

Selain itu, sambungnya, pemerintah seharusnya tidak terlalu sering melakukan perubahan kebijakan. Disarankannya, kebijakan harus dikeluarkan secara parsial dan jangan setengah-setengah.

''Selama kebijakan tidak dilakukan secara ketat itu pasti akan naik terus ya kasusnya. Pandemi Covid-19 ini menemukan celahnya ketika memang banyak aktivitas keramaian, kemudian aktivitas publik, dan juga terjadi transmisi di mana-dimana,'' paparnya.

Hermawan menegaskan, penerapan protokol kesehatan pun tidaklah cukup. Menurutnya, penerapan pembatasan sosial harus dilakukan secara serentak dan nasional.

''Mengandalkan protokol kesehatan saja tidak cukup. Memang harus ada kampanye dan penguatan lain ya yang dilakukan. Pembatasan kegiatan atau istilah PSBB itu harus dilakukan secara nasional kalau mau memutus mata rantai. Itu dipersiapkan, tidak secara tiba-tiba, keseringan kan kebijakan kita itu tiba-tiba ya jadi tidak efektif di lapangan,'' katanya.***