Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Bantah Intel Polda Metro Mencuri, Kapolsek Tanah Abang: Dia Cuma Mau Bertemu Wanita
Peristiwa
24 jam yang lalu
Bantah Intel Polda Metro Mencuri, Kapolsek Tanah Abang: Dia Cuma Mau Bertemu Wanita
2
PDIP Bisa Usung Capres 2024 Tanpa Koalisi, Ganjar atau Puan?
Politik
23 jam yang lalu
PDIP Bisa Usung Capres 2024 Tanpa Koalisi, Ganjar atau Puan?
3
Lawan Uji Coba Timnas Indonesia Alami Perubahan
Sepakbola
15 jam yang lalu
Lawan Uji Coba Timnas Indonesia Alami Perubahan
4
Penjarakan Nasabah Gara-gara Salah Transfer Rp51 Juta, Begini Penjelasan BCA
Hukum
23 jam yang lalu
Penjarakan Nasabah Gara-gara Salah Transfer Rp51 Juta, Begini Penjelasan BCA
5
Wapres: Vaksin Itu Penting Bagi Atlet
Olahraga
23 jam yang lalu
Wapres: Vaksin Itu Penting Bagi Atlet
6
Perjalanan Witjaksono, Anak Buruh Pabrik yang Raup Triliunan dari Jualan Ikan
Ekonomi
24 jam yang lalu
Perjalanan Witjaksono, Anak Buruh Pabrik yang Raup Triliunan dari Jualan Ikan
Home  /  Berita  /  Nasional

RIGHTS Foundation Sebut Sertifikat Tanah Elektronik berpeluang Cacat

RIGHTS Foundation Sebut Sertifikat Tanah Elektronik berpeluang Cacat
Ilustrasi sertifikat tanah elektronik. (gambar: ist./atr/bpn)
Minggu, 07 Februari 2021 08:57 WIB
JAKARTA - Country Director RIGHTS (Regional Initiatives for Governance Human Rights & Social Justice) Foundation, Nukila Evanty, mendorong Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang)/BPN untuk lebih mengoptimalkan kerja Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) ketimbang membuat 'rumit' urusan tanah dengan e-certificate atau sertifikat tanah elektronik.

"Karena (e-certificate) ini masih belum terukur manfaatnya, kepastian hukumnya abu-abu dan banyak peluang 'cacat' dalam proses pelaksanaannya," kata Nukila kepada wartawan, Sabtu (6/2/2021).

Nukila melanjutkan, saat ini masih banyak terjadi konflik agraria atau perselisihan antara orang, kelompok, golongan, terutama antara petani, masyarakat adat dengan pemilik perkebunan besar atau perusahan tambang yang mwmbutuhkan peran maksimal BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Ads

"Data dari Kementrian Agraria sendiri mencatat ada 9000-an konflik tanah dan sengketa di pengadilan di tahun 2020. Lebih baik fokus pada konflik agraria yang kerap menimbulkan tindak kekerasan. Selama konflik berlangsung, tanah yang menjadi obyek konflik umumnya berada dalam keadaan status quo. Nah, apa yang dapat dilakukan kementerian?" tandas Nukila.

Seperti diketahui, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik Tanah. Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil menyatakan bahwa program ini sebagai wujud upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

"Kementerian ATR/BPN terus berupaya untuk memperbaiki mekanisme perizinan dan permohonan bagi masyarakat, dulu buat sertipikat kita tidak tahu berapa lama bisa selesai kalau tidak ada dorongan tidak bisa cepat, itu yang akan kita perbaiki maka dari itu Kementerian ATR/BPN terus mempercepat itu dengan layanan elektronik, mulai tahun ini kita perkenalkan sertipikat elektronik yang saat ini masih banyak masyarakat salah paham, BPN tidak akan menarik sertipikat, sertipikat lama tetap berlaku sampai transformasi ke digital," kata Sofyan dalam sebuah webinar, Kamis (4/2/2021).***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, Nasional, Pemerintahan, Umum
wwwwww