Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalahkan Brian Yang, Vito Melaju ke Perempatfinal
Olahraga
21 jam yang lalu
Kalahkan Brian Yang, Vito Melaju ke Perempatfinal
2
Surati Menkumham, Kapolri dan Menkopolhukam, AHY Minta KLB PD Ilegal di Sumut Dihentikan
Politik
19 jam yang lalu
Surati Menkumham, Kapolri dan Menkopolhukam, AHY Minta KLB PD Ilegal di Sumut Dihentikan
3
Kubu Pro dan Penolak KLB Demokrat Bentrok, Pegawai SPBU dan Sekuriti Terluka
Peristiwa
18 jam yang lalu
Kubu Pro dan Penolak KLB Demokrat Bentrok, Pegawai SPBU dan Sekuriti Terluka
4
Jika Moeldoko Berhasil Kudeta, Demokrat Bisa Dapat Jatah Menteri dari Jokowi
Politik
18 jam yang lalu
Jika Moeldoko Berhasil Kudeta, Demokrat Bisa Dapat Jatah Menteri dari Jokowi
5
Tok...! Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat
Peristiwa
17 jam yang lalu
Tok...! Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat
6
Izin Laga Timnas Keluar, Iwan Bule: Hanya 272 Orang Yang Boleh di Lapangan
Sepakbola
21 jam yang lalu
Izin Laga Timnas Keluar, Iwan Bule: Hanya 272 Orang Yang Boleh di Lapangan
Home  /  Berita  /  Peristiwa

Sependapat dengan Presiden Jokowi, PKB Ingin UU ITE Segera Direvisi

Sependapat dengan Presiden Jokowi, PKB Ingin UU ITE Segera Direvisi
Wakil Ketua DPP PKB, Jazilul Fawaid. (Foto: Istimewa)
Selasa, 16 Februari 2021 17:45 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021) kemarin, Presiden Joko Widodo berpesan agar implementasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Jika hal itu tak dapat dipenuhi, ia akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU tersebut.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut baik rencana pemerintah (Presiden Jokowi) untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE).

Ads

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPP PKB, Dr. Jazilul Fawaid saat dihubungi GoNews.co, Selasa (16/02/2021). "Kami setuju. Sebab UU ITE filosofi dan tujuan awalnya terkait transaksi elektronik bukan ujaran kebencian," katanya.

Pasal-pasal karet yang ada di UU ITE kata Gus Jazil, sapaan akrabnya, sejatinya juga hasil revisi, namun masih parsial, multi tafsir dan mudah melenceng.

"Hemat saya, akan lebih bagus jika diajukan draf RUU baru khusus tentang etika informasi, yang dapat menertibkan informasi palsu, akun palsu bahkan buzzer palsu robotik yang bernaluri hoax, fitnah, ujaran kebencian, ancaman dan rasis," tegasnya.

Tidak cukup UU ITE, menurut Wakil Ketua MPR RI itu, Indonesia saat ini juga perlu UU yang mengatur etika, kesadaran dan ketertiban dalam menggunakan jejaring informasi dan media sosial. "Pasal karet, salahsatunya terkait pencemaran nama baik, ancaman dan lainnya, ini perlu diperjelas definisi dan batasannya," pungkas Anggota Komisi III DPR itu.***

wwwwww