Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalahkan Brian Yang, Vito Melaju ke Perempatfinal
Olahraga
20 jam yang lalu
Kalahkan Brian Yang, Vito Melaju ke Perempatfinal
2
Surati Menkumham, Kapolri dan Menkopolhukam, AHY Minta KLB PD Ilegal di Sumut Dihentikan
Politik
18 jam yang lalu
Surati Menkumham, Kapolri dan Menkopolhukam, AHY Minta KLB PD Ilegal di Sumut Dihentikan
3
Kubu Pro dan Penolak KLB Demokrat Bentrok, Pegawai SPBU dan Sekuriti Terluka
Peristiwa
17 jam yang lalu
Kubu Pro dan Penolak KLB Demokrat Bentrok, Pegawai SPBU dan Sekuriti Terluka
4
Jika Moeldoko Berhasil Kudeta, Demokrat Bisa Dapat Jatah Menteri dari Jokowi
Politik
17 jam yang lalu
Jika Moeldoko Berhasil Kudeta, Demokrat Bisa Dapat Jatah Menteri dari Jokowi
5
Izin Laga Timnas Keluar, Iwan Bule: Hanya 272 Orang Yang Boleh di Lapangan
Sepakbola
20 jam yang lalu
Izin Laga Timnas Keluar, Iwan Bule: Hanya 272 Orang Yang Boleh di Lapangan
6
Tok...! Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat
Peristiwa
16 jam yang lalu
Tok...! Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

E-Sertifikat Tanah Disarankan Tak Ganti Sertifikat Fisik

E-Sertifikat Tanah Disarankan Tak Ganti Sertifikat Fisik
Ilustrasi e-Sertifikat. (gambar: ist./bpn)
Selasa, 16 Februari 2021 17:26 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), Guspardi Gaus menyatakan, sertifikasi elektronik tanah (e-Sertifikat) sebaiknya tidak mengganti sertifikat fisik menjadi sertifikat elektronik.

"Tetapi e-Sertifikat ini difungsikan sebagai back up atau dokumen cadangan yang menguatkan sertifikat fisik sebagai bukti kepemilikan yang sah," kata Guspardi, Selasa (16/2/2021).

Guspardi melanjutkan, sertifikat tanah yang diterbitkan BPN (Badan Pertanahan Nasional) idealnya secara otomatis tersimpan dengan aman di data base server BPN sebagai salinan.

Ads

"Jika terjadi pemalsuan sertifikat, pihak korban bisa langsung melaporkan ke BPN dan di server data base BPN pun langsung terkunci, dan aset diblokir sementara. Sementara tidak bisa dilakukan apapun atas aset tersebut, sampai pemilik sah mengurusnya dengan verifikasi dan validasi ke kantor BPN yang menerbitkan sertifikat tersebut," papar Legislator Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) tersebut.

Guspardi kemudian mencontohkan teknis yang umum berlaku ketika seseorang kehilangan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri), dimana nasabah yang kehilangan kartu ATM bisa menghubungi layanan pusat pengaduan dari Bank untuk meminta pemblokiran ATM. Pihak BANK kemudian akan mengklarifikasi data-data pelapor dan memblokir sementara ATM itu sehingga kartu ATM tidak bisa di digunakan sementara.

Penggantian ATM dan pengaktifkan kembali rekening dapat dilakukan setelah nasabah yang kehilangan kartu ATM tersebut mendatangi Bank bersangkutan dengan membawa dokumen dan persyaratan lainnya sesuai prosedur perbankan. Dan yang terpenting, uang yang ada dalam rekening terkait selamat dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

"Begitupun dalam program digitalisasi pertanahan ini, sertifikat tanah elektronik ini juga bisa dibuat mekanisme dan sistem pengamanan berlapis untuk verifikasi dan validasi sertifikat. Kapan perlu dibuat double security bahkan triple security. Selain ada barcode dan password bisa ditambahkan tekhnologi biometrik seperti fitur sidik jari, retina, wajah bahkan identifikasi irama suara, guna memberikan tingkat keamanan dan kepercayaan dalam mengautentifikasi dan memvalidasi keabsahan seritifikat itu," tegas Legislator asal Sumatera Barat ini.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Pemerintahan, Nasional, GoNews Group, DKI Jakarta
wwwwww