Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Komnas HAM dan Polri Jajaki Mekanisme Kerjasama Penanganan Kasus ITE
Nasional
18 jam yang lalu
Komnas HAM dan Polri Jajaki Mekanisme Kerjasama Penanganan Kasus ITE
2
Anggota IPW Tersangka Kasus ITE, Selanjutnya Tergantung Pelapor
Hukum
17 jam yang lalu
Anggota IPW Tersangka Kasus ITE, Selanjutnya Tergantung Pelapor
3
Eks Menteri KP dari Gerindra Siap Dihukum Mati, KPK: Majelis Hakim yang Memutuskan
Hukum
16 jam yang lalu
Eks Menteri KP dari Gerindra Siap Dihukum Mati, KPK: Majelis Hakim yang Memutuskan
4
Survei Membuktikan! PDIP Wangi meski Belasan Ribu Cuit Ramaikan Tagar #PDIPJuaraKorupsi
Politik
15 jam yang lalu
Survei Membuktikan! PDIP Wangi meski Belasan Ribu Cuit Ramaikan Tagar #PDIPJuaraKorupsi
5
Incar Emas Keenam di PON Papua, Yana Komara Tak Terhalang Usia 
Olahraga
11 jam yang lalu
Incar Emas Keenam di PON Papua, Yana Komara Tak Terhalang Usia 
6
Deretan Public Figur Ini Disunat saat Dewasa dengan Metode Gun Stapler
Umum
10 jam yang lalu
Deretan Public Figur Ini Disunat saat Dewasa dengan Metode Gun Stapler
Home  /  Berita  /  Politik

Pemerintah harus Jadikan Proyek Food Estate sebagai Ikon Ketahanan Pangan RI

Pemerintah harus Jadikan Proyek Food Estate sebagai Ikon Ketahanan Pangan RI
Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin. (Foto: Istimewa)
Minggu, 21 Februari 2021 14:49 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Pemerintah diminta untuk serius mengembangkan proyek food estate secara ekstensif di semua wilayah di Indonesia, sehingga dapat menjadi ikon ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin melalui keterangan tertulisnya yang diterima GoNews.co, Minggu (21/02/2021) di Jakarta.

"Proyek Food estate yang diekstensifikasikan ke semua wilayah sesuai dengan keunggulan dan karakter agrospasial masing-masing daerah akan memberikan dampak produktivitas dan serapan tenaga kerja yang signifikan di sektor pertanian kita," ujarnya.

Ads

DPD RI secara kelembagaan kata Sultan, selalu mendukung setiap kebijakan strategis pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan, dengan berupaya meningkatkan produktivitas komoditi pertanian terutama yang bersifat agroindustri yang terpadu dari hulu sampai hilir.

"Konsep Food estate sejauh ini menurut kami, sudah dikelola intensif, baik yang berada di Kalimantan tengah dan beberapa daerah di Jawa. Hanya saja mungkin perlu sedikit dievaluasi dan disesuaikan dengan agenda pertanian yang berkelanjutan," tandas senator muda asal Bengkulu itu.

Sultan juga menjelaskan soal pentingnya keberadaan industri pengolahan hasil pertanian di sentra-sentra pertanian, perkebunan dan peternakan. Selain akan berdampak pada penyerapan lapangan pekerjaan, dengan teknik pengolahan yang presisi akan mengurangi limbah pertanian Indonesia yang dinilai masih sangat tinggi saat ini dan tidak ramah lingkungan.

"Selain sustainable, konsep Diversifikasi pangan bisa menjadi kunci bagi pemerintah dalam mengurangi ketergantungan kita pada jenis pangan tertentu dan secara signifikan akan menekan angka importasi pangan," jelasnya.

Lebih lanjut, pimpinan DPD RI ini menerangkan bahwa, realitas pandemi Covid-19 ini harus dijadikan momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan upaya kemandirian dan kedaulatan pangannya. Karena setiap negara akan membatasi dan cenderung untuk tidak mengekspor bahan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negerinya.

"Meskipun indeks pertanian berkelanjutan Indonesia hari ini kalah dari beberapa negara Afrika, tapi kami berkeyakinan bahwa masa depan pertanian Indonesia akan jauh lebih baik, jika keberadaan puluhan waduk dan jaringan irigasi yang dibangun Pak Jokowi dimanfaatkan secara optimal dan presisi.

Seperti diketahui, menurut Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengungkapkan bahwa, Food Sustainability Index menempatkan Indonesia sebagai negara ke-60. Semakin besar angkanya, peringkat semakin buruk. Peringkat Indonesia kalah jauh dengan Zimbabwe peringkat 31 dan Ethiopia peringkat 27.

Food Sustainability Index mengacu tiga indikator utama. Dua indikator adalah limbah pangan dan pertanian yang berkelanjutan alias tidak merusak lingkungan dan menjaga ekonomi-sosial sekitarnya. Indikator ketiga atau terakhir adalah persoalan nutrisi seperti obesitas.***

wwwwww