Anies akan Diinterpelasi PSI

JAKARTA - Gubernur DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta, Anies Baswedan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov (pemeritah provinsi) DKI untuk mencegah banjir. Atas dugaan itu, Fraksi PSI (Partai Solidaritas Indonesia) akan mengajukan hak interpelasi di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) DKI Jakarta.

"Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir," kata Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Untayana dalam suatu pernyataan pers yang diterima GoNews.co, Kamis (25/2/2021).

Justin menyoroti batalnya pembebasan 118 bidang lahan untuk normalisasi sungai senilai Rp160 miliar pada APBD-Perubahan tahun 2019.

"Saat itu, Pemprov DKI tidak bersedia mencairkan anggaran normalisasi dengan alasan defisit. Tapi di Desember 2019 dan Februari 2020, Gubernur malah mencairkan anggaran commitment fee Formula E sebesar Rp560 miliar," kata Justin.

Bukannya mendorong anggaran untuk pencegahan banjir, kata Justin, Anies justru mendorong revisi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk menghapus normalisasi sungai dari RPJMD.

Sekilas tentang hak Interpelasi, ini adalah upaya meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.***