7 Jam Dicecar KPK Soal Korupsi Bansos, Kader PDIP Ihsan Yunus Irit Bicara

JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ihsan Yunus, irit bicara usai diperiksa sekitar tujuh jam oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan sosial penanganan Covid-19.

Setelah selesai diperiksa, Ihsan hanya mengatakan bahwa ia menyerahkan seluruh materi penyidikan ke lembaga antirasuah tersebut.

"Intinya, saya sudah menjelaskan semua kepada penyidik. Silakan tanyakan ke penyidik saja, ya," kata Ihsan kepada wartawan di Gedung Dwiwarna KPK, Jakarta, Kamis (25/2).

Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menjalani pemeriksaan sejak sekitar pukul 14.00 WIB hingga 21.40 WIB. Namun, belum ada keterangan resmi dari KPK terkait pemeriksaan tersebut.

Kepada wartawan, Ihsan sempat mengakui rumahnya yang berada diJalan Kayu Putih Selatan 1, Nomor 16, Pulo Gadung, Jakarta Timur, sudah digeledah penyidik KPK.

"Ya, rumah saya sudah digeledah kemarin," katanya.

Sebelumnya, KPK menduga Ihsan mengetahui seputar kasus yang menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara.

Dalam rekonstruksi kasus pada Senin (1/2), disebutkan bahwa Ihsan pernah melakukan pertemuan dengan tersangka yang merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial,MatheusJokoSantoso, dan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial, M.Syafi'iNasution. Pertemuan itu diduga membahas terkait penyediaanbansos.

Dalam proses perkembangan penanganan perkara, penyidik juga sudah menggeledah rumah orang tua Ihsan yang berada di Jalan Raya Hankam, Nomor 72, Cipayung, Jakarta Timur. Dari sana, penyidik mengamankan alat komunikasi dan sejumlah dokumen yang diduga terkait dengan perkara.

Selain itu, adik Ihsan yang bernama Muhammad Rakyan Ikram pun sudah diperiksa sebanyak dua kali. Lembaga antirasuah menduga perusahaan Rakyan turut mendapat paket pekerjaan bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Namun, Ihsan enggan menjawab terkait sejumlah temuan tersebut. Dalam kasus ini, komisi antirasuah sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Selain Juliari, empat tersangka lainnya adalah PPK Kementerian Sosial, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, serta dua pihak swasta, Ardian I M dan Harry Sidabukke.***