Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
Metropolitan
14 jam yang lalu
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
2
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
Metropolitan
13 jam yang lalu
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
3
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
3 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
4
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
KONI
3 jam yang lalu
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
5
Peringatah HSP ke-98, Menpora Erick Ingatkan Semangat Sumpah Pemuda Itu Harus Hidup
Kemenpora
3 jam yang lalu
Peringatah HSP ke-98, Menpora Erick Ingatkan Semangat Sumpah Pemuda Itu Harus Hidup
6
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
3 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Home  /  Berita  /  Beladiri

DPRD Sulsel Bisa Ajukan Pemberhentian Nurdin jika Usungan PDIP itu Tersangka

DPRD Sulsel Bisa Ajukan Pemberhentian Nurdin jika Usungan PDIP itu Tersangka
Senyum Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri saat mengumumkan nama Nurdin Abdullah sebagai calon Gubernur Sulsel, Oktober 2017 lalu. (gambar: tangkapan layar video ist./kompas.tv)
Sabtu, 27 Februari 2021 13:48 WIB
JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus menyatakan, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Sulsel (Sulawesi Selatan) bisa mengusulkan pemberhentian Nurdin Abdullah dari jabatan Gubernur Sulsel jika Gubernur usungan PDIP (Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan) itu ditetapkan menjadi Tersangka oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

"Jika sudah resmi menjadi tersangka, maka secepatnya DPRD mengajukan pemberhentian sementara itu kepada Mendagri agar proses hukum atasnya tak mengganggu pelayanan publik di Sulawesi Selatan," kata Lucius kepada GoNews.co, Sabtu (27/2/2021).

Mengingat yang tengah diproses KPK hanya Gubernurnya, maka kata Lucius, kursi gubernur sementara bisa dengan mudah diberikan kepada wakil gubernurnya, Andi Sudirman Sulaiman.

Tapi sebelum itu, Lucius menegaskan, DPRD tentunya harus menunggu 1 X 24 jam proses yang berlangsung di KPK. "Saat ini kan statusnya masih terperiksa, belum ada penetapan tersangka," kata Lucius.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif, belum menjawab panggilan telepon GoNews.co hingga berita ini dibuat. Seperti diketahui, DPRD Sulsel saat ini dipimpin oleh politisi Golkar, Andi Ina (Ketua DPRD Sulsel), politisi Partai NasDem, Syaharuddin Alrif (Wakil Ketua DPRD Sulsel), politisi Partai Gerindra, Darmawangsyah Muin (Wakil Ketua DPRD Sulsel), politisi Partai Demokrat, Ni'matullah (Wakil Ketua DPRD Sulsel), dan politisi Partai Keadilan Sejahtera/PKS, Muzayyin Alrif (Wakil Ketua DPRD Sulsel).

Provinsi Sulsel, termasuk salah satu provinsi yang masa jabatan gubernur-wakil gubernurnya akan habis pada tahun 2023. Sesuai dengan Undang-Undang, provinsi ini akan dipimpin oleh Pj (penjabat) Gubernur hingga 2024 karena pilkada (pemilihan kepala daerah) diserentakkan di tahun 2024.

Nurdin dan Andi Sudirman Sulaiman, adalah pasangan calon yang dilantik pada 2018 setelah menang pilkada dengan modal usungan PDIP, PKS, PAN (Partai Amanat Nasional). Nurdin dikabarkan sempat akan diusung oleh Gerindra, tapi urung. Mengenai sosok Andi Sudirman, Ia adalah adik dari mantan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman yang dulu digantikan dengan mantan Gubernur Sulsel 2 periode, Syahrul Yasin Limpo oleh Presiden Jokowi pada Oktober 2019.

Sebelumnya beredar chat di jejaring Whatsapp, Nurdin Abdullah dicokok KPK pada pukul 01.00 Wita, Sabtu (26/2/2021) di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel. Di tempat terpisah-Rumah Makan Nelayan Jl. Ali Malaka, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, KPK juga menyita koper yang berisi uang sebesar Rp. 1 Milyar. Dalam operasi ini, KPK juga disebut menangkap 5 orang lainnya.

Terkait chat yang beredar tersebut, Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri memastikan kepada GoNews.co bahwa chat itu bukan dari KPK.

Respon PDIP

Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) PDIP Sulawesi Selatan, Andi Ridwan Witirri dalam keterangan tertulis memastikan bahwa pihaknya menghormati proses hukum. Tapi Ia meluruskan bahwa Nurdin buka terherat OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK, "Karena memang tidak ada dana di rumah Prof Nurdin, mengingat beliau juga sedang dalam keadaan tidur, lalu dibangunkan oleh aparat hukum,".***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Metropolitan, Beladiri
wwwwww