Soal Impor 1 Juta Ton Beras, Golkar Sebut Hanya Buat Cadangan

JAKARTA - Pemerintah akan impor 1 juta-1,5 juta ton beras dalam waktu dekat ini. Menteri Perdagangan Lutfi mengatakan itu dilakukan untuk menjaga cadangan/stok pangan menjelang hari besar keagamaan di dalam negeri supaya harga tetap terkendali.

Menanggapi hal itu, Politisi Golkar Firman Soebagyo menyampaikan pandangannya bahwa yang disampaikan oleh Pemerintah masuk akal dan benar karena dalam UU pangan maupun UU cipta kerja tentang inpor pangan masih diperbolehkan guna memenuhi cadangan atau stok pangan masional agar tidak terjadi kekosongan pasokan dan menimbulkan kejolak harga pasar.

"Jadi, impor ini diperuntukan untuk cadangan dan bukan langsung didistribusikan di pasar dan ini untuk menstabilkan harga dan ketersediaan pangan bila sewaktu waktu terjadi devisit pasokan di masyarakat," kata Anggota Komisi IV DPR itu dalam siaran pers, Jumat (19/3/2021).

Firman juga mengatakan, hal ini menjadi penting, karena penduduk Indonesia jumlahnya 270 juta lebih dan harus ada jaminan pangan dan tidak boleh diabaikan mengingat itu adalah amanat konstitusi bahwa 'pangan harus tersedia oleh nagara' dan pangan adalah 'hak asasi manusia'.

Oleh karena itu, Firman mengatakan sebagai bentuk antisipasi dan pemenuhan terhadap amanat konstitusi negara. Langkah pemerintah ini penting dan benar karena data stok pangan yang disampakai bulog bahwa serapan sampai dengan bulan April adalah masih dalam bentuk harapan panen akan datang dan ini masih belum bisa dipastikan apakah dapat terpenuhi atau tidak.

Terlebih lagi, berdasarkan resume dipaparkan dalam penjelasan rapat dengan bulog bersama Baleg bahwa stok mereka sebanyak 883.585 ton terdiri dari beras CBP 859.877 ton dan beran Kom 23.708 ton merupakan kebutuhan penjualan KPSH bulog.

"Waktu masih panjang sampai April dan ini baru Maret, apalagi kita harus tau persis apakah stok disampaikan bulog akurasinya benar atau tidak. Karena saya meyakini stok beras dimiliki bulog itu keberadaan di gudang mana dan berapa kerusakan yang ada kan belum dijelaskan oleh Bulog," tegas politikus senior Golkar ini.

Karena itu, ia mendesak komisi IV DPR segera melakukan penijauan lapangan pengecekan di gudang-gudang bulog tersebut agar ada kepastian.***